Diminta Tuntaskan Sebelum Pilwalkot

104

SEMARANG – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang diminta menuntaskan proses hukum kasus dugaan korupsi deposito kas daerah (Kasda) Pemkot Semarang Rp 22,7 miliar, sebelum pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Semarang (Pilwalkot) pada 9 Desember mendatang. Hal itu untuk menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus tersebut sebagai alat untuk kepentingan politik.

Pakar hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Dr Rahmat Bowo mengatakan, penyidik Polrestabes Semarang diminta bertindak profesional, tegas, cepat dan transparan. Sehingga kasus deposito tersebut terungkap dengan jelas.

”Polisi harus profesional, proses hukum dipercepat karena mendapat sorotan publik,” kata Rahmat Bowo saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (28/4).

Dikatakannya, proses penyelidikan terhadap aktor-aktor dalam kasus ini harus segera ditemukan. ”Apalagi jika ada aktor-aktor yang hendak manggung (di Pilwalkot) secepatnya yang bersangkutan ditetapkan tersangka. Itu kalau memang ditemukan ada yang terlibat dalam kasus ini,” tegasnya.

Menurutnya, penyidik kepolisian harus jeli terhadap kasus yang sedang bergulir ini. Apakah termasuk dalam kategori korupsi atau gratifikasi. ’Yang perlu dipastikan betul adalah, apakah uang deposito (Rp 22,7 miliar) sebagaimana yang dimaksud itu benar merupakan kas daerah apa bukan? Atau jangan-jangan, itu hanya rincian fiktif melalui pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh tersangka DAK (Dyah Ayu Kusumaningrum),” bebernya.

Jika memang sudah dipastikan bahwa Pemkot Semarang mengalirkan uang ke pihak bank dan uang tersebut hilang, maka itu dalam kategori tindak pidana korupsi.

”Akan tetapi jika sebenarnya tidak terjadi aliran uang dari pemkot ke bank, atau hanya seolah-olah pemkot memasukkan uang ke bank yang dilakukan dengan cara memalsukan dokumen (oleh DAK), kemudian uang tersebut dibagi-bagi ke pejabat pemkot, maka itu adalah kasus pembobolan bank,” katanya.

Jika benar demikian, lanjutnya, maka yang hilang adalah uang bank, bukan uang kasda atau uang milik pemerintah.

”Menurut saya, perlu dicek betul kasus tersebut, apakah uang pemkot benar-benar keluar dari kas daerah atau tidak. Keluar tidaknya uang pemkot dari kas daerah, akan menentukan judgment (penilaian) kasus tersebut seperti apa,” terang Rahmat.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Sugiarto menegaskan, pihaknya berharap bisa mempercepat proses hukum dalam kasus ini. Ia juga mengaku tidak mau jika kasus tersebut ditumpangi untuk kepentingan politik, mengingat sebentar lagi digelar Pilwalkot Semarang. ”Saya tidak mau kalau ada pihak menumpangi kasus ini. Saya maunya cepet,” katanya.

Hingga kini, aparat penyidik unit Tipikor Reskrim Polrestabes Semarang masih mengusut temuan empat rekening misterius milik Pemkot Semarang di bank. Empat rekening tersebut masing-masing, satu rekening giro berisi Rp 82.228.447 dan tiga rekening deposito senilai Rp 514.000.000. Jumlah saldo tersisa Rp 596 juta. Keempat rekening yang dibuat pada 2012 tersebut hingga kini tidak ada yang mengakui siapa pembuatnya. ”Rekening itu milik pemkot, atas namanya kasda,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, mendesak penyidik Tipikor Polrestabes Semarang untuk segera menahan tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum. ”DAK harus segera ditahan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia harus segera diperiksa sebagai tersangka, setelah itu penyidik Polrestabes Semarang harus segera menetapkan tersangka baru, kan begitu?” tandas Eko.

Menurutnya, kasus ini adalah murni tindak pidana korupsi. Sehingga pasal gratifikasi yang diterapkan kepada tersangka Suhantoro (SH) dinilai kurang tepat. ”Penyidik Polrestabes Semarang jangan sampai melokalisasi dan berhenti pada dua tersangka tersebut. Ini dugaan korupsi berjamaah yang sudah terjadi mulai zaman pemerintahan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, polisi harus ke arah sana,” tandasnya. (amu/aro/ce1)