Biaya Kampanye Bebani Negara

144

SEMARANG – Ada yang berbeda dalam pelaksanaan pilkada serentak yang digelar Desember mendatang. Untuk alat peraga atau kampanye bagi setiap pasangan calon kepala daerah bakal ditanggung Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. DPRD Jateng menilai, biaya kampanye ini sangat mahal dan jelas membebani pemerintah.

Meski begitu, ada spirit bagus karena dengan calon kepala daerah tidak banyak mengeluarkan biaya, bisa lebih fokus bekerja dan meminimalisir korupsi di daerah. Anggota Komisi A DPRD Jateng, Khayatul Maki mengatakan, dari kunjungan ke 21 daerah, biaya kampanye dirasa yang paling mahal dibandingkan lainnya. Sebab, nantinya anggaran tersedot untuk sarana prasana dan sejumlah alat peraga pasangan calon kepala daerah dan wakilnua. ”Biaya kampanye pilkada tahun ini jelas paling mahal. Karena nanti semuanya ditanggung KPUD,” katanya.

Politisi PPP ini menambahkan, biaya kampanye yang mahal harus diefisiensi. Salah satunya dengan cara memangkas pos anggaran untuk alat peraga yang dinilai kurang efektif bagi pasangan calon kepala daerah. ”KPUD harus tegas dengan memangkas anggaran untuk kampanye,” imbuhnya.

Khayatul menambahkan, secara umum 21 daerah sudah bisa melaksanakan pilkada serentak Desember mendatang. Tapi ada sejumlah daerah yang masih terkendala masalah anggaran, seperti Demak. Ia berharap, agar persoalan anggaran bisa diselesaikan, agar pilkada bisa digelar dengan maksimal.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansur menilai KPUD jelas terbebani dengan adanya anggaran untuk kampanye pilkada. Meski begitu, tujuan ke depan bagus, karena bisa menjadi salah satu cara untuk meminimalisir korupsi bagi kepala daerah. ”Kalau mereka tidak mengeluarkan uang untuk kampanye, tentu kalau jadi nanti lebih fokus bekerja untuk masyarakat,” katanya.

Politisi Nasdem ini menambahkan, KPUD harus bisa kreatif untuk menyosialisasikan pilkada. Masyarakat harus sadar dan ikut berperan dalam menyukseskan pilkada serentak Desember mendatang. Agar proses demokrasi bisa berjalan maksimal dan pilkada berjalan secara transparan dan adil. ”Pilkada ini hanya satu putaran, jadi selisih berapa pun pasti bisa menjadi pemenangnya. Masyarakat harus ikut terlibat untuk bersama menyukseskan pilkada,” tambahnya. (fth/ric/ce1)