Banyak Masalah, Picu Unjuk Rasa

89
IKRAR DAMAI : Sejumlah perwakilan pekerja se-Kabupaten Semarang usai menggelar diskusi dengan tema “May Day Menyinergikan Buruh, Pengusaha dan Pemerintah”, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, senin (27/4) kemarin. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
IKRAR DAMAI : Sejumlah perwakilan pekerja se-Kabupaten Semarang usai menggelar diskusi dengan tema “May Day Menyinergikan Buruh, Pengusaha dan Pemerintah”, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, senin (27/4) kemarin. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
IKRAR DAMAI : Sejumlah perwakilan pekerja se-Kabupaten Semarang usai menggelar diskusi dengan tema “May Day Menyinergikan Buruh, Pengusaha dan Pemerintah”, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, senin (27/4) kemarin. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN–Sekalipun hubungan kerja sinergis antara pengusaha, tenaga kerja dan pemerintah sudah terbentuk, namun masih banyak persoalan mendasar terkait ketenagakerjaan yang belum tertangani dengan baik. Yakni, masih adanya persoalan normatif ketenagakerjaan yang belum tuntas sehingga memicu adanya aksi buruh di jalanan pada May Day.

“Kebijakan pemerintah harus terus dikawal untuk melawan ketidakadilan yang diterima kaum buruh,” tutur Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Semarang Eko Suyono dalam diskusi dengan tema May Day Menyinergikan Buruh, Pengusaha dan Pemerintah, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Senin (27/4) kemarin.

Hal senada dikatakan Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Semarang, Sumantha. Bahwa pemerintah harus menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang selama ini terjadi. Salah satunya masih adanya penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai aturan, buruh kontrak bekerja hingga 10 tahun padahal batasannya hanya tiga tahun dilanjutkan kejelasan status diangkat karyawan tetap atau tidak. “Belum lagi masalah pekerja kontrak, masalah kelebihan jam kerja, uang lembur, hingga pelanggaran hak sosial pekerja,” imbuh Sumantha.

Asisten Bidang Administrasi dan Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang, Budi Kristiono menilai di dunia ketenagakerjaan ada tiga persoalan mendasar yang kerap terjadi yakni pelanggaran regulasi, lemahnya pengawasan pemerintah dan pengusaha nakal. Persoalan tersebut bisa diminimalisasi jika forum bipartite benar-benar berfungsi. “Bila bipartite tidak jalan, masalah ketenagakerjaan akan terus muncul. Jika tidak selesai, maka pemerintah akan turun tangan,” kata Budi.

Sementara itu, Ketua DPRD Bambang Kusriyanto lebih meminta agar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memantau dan terbuka menunjukkan perusahaan yang melanggar aturan. Sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Semarang. Bambang juga meminta pemberian sanksi tegas bagi perusahaan nakal yang melanggar aturan.

“Semestinya Apindo terbuka terkait pabrik-pabrik nakal. Selanjutnya Pemkab Semarang melakukan pengawasan dan pemberian sanksi tanpa pandang bulu dan tidak disertai kepentingan politik kepala daerah. Sehingga tercipta iklim kondusif,” tutur Bambang.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Semarang, Sumardjito mengaku kesulitan melakukan pengawasan karena ada sekitar 750 perusahaan, 112 di antaranya perusahaan besar. Namun pegawai bagian pengawasan hanya ada empat orang.
“Idealnya dengan jumlah perusahaan yang mencapai 750-an itu, petugas pengawasnya ada 10 orang. Kendati kekurangan tenaga pengawas, namun kami tetap berusaha maksimal melakukan pengawasan,” kilah Sumardjito.

Sedangkan Ketua Apindo Kabupaten Semarang, Ari Prabono menampik adanya sejumlah perusahaan nakal, bukan anggota Apindo. Ari Prabono sendiri kesulitan ketika akan menegur perusahaan nakal tersebut. “Di era demokrasi ini, kami tidak bisa memaksa pengusaha untuk masuk Apindo,” ungkapnya. (tyo/ida)