200 Kapal Jateng Mendapat SIPI

153

SEMARANG – Semenjak turunnya surat balasan yang dikirimkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti kepada Gubernur Jawa Tengah terkait pengembalian kewenangan atas izin kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang di bawah 30 Gross Tonase (GT), tercatat sekitar 200 kapal telah mendapatkan kembali surat izin penangkapan ikan (SIPI).

”Sudah banyak (SIPI) yang dikeluarkan. Ada 200 lebih sejak dilepas Bu Menteri. Ini sebagai bentuk bantuan untuk kehidupan nelayan kita,” ungkap Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng Sudjarwanto Dwiatmoko.

Lebih lanjut dia menjelaskan, SIPI diberikan kepada kapal di bawah 30 GT dengan batas jangkauan operasi kurang dari 12 mil. Jika melebihi dari ketentuan tersebut, maka hal itu menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. ”Sebelum adanya surat tersebut, dibatasi sampai September. Sekarang sudah bisa digunakan seterusnya sampai izinnya habis,” imbuhnya.

Disinggung nelayan mana saja yang telah mengajukan izin, dia menegaskan bahwa hampir semua nelayan di Jawa Tengah ada. Di antaranya Kabupaten Rembang, Pati, Kota Semarang, Pekalongan, Batang, Cilacap, dan Kebumen. ”Tidak butuh waktu lama. Tiga hari sudah keluar,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov Jateng melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng menyatakan segera memberikan kemudahan bagi nelayan untuk melakukan perpanjangan SIPI yang telah habis masa berlakunya. Hal ini sebagai tindak lanjut atas turunnya surat balasan yang dikirimkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait toleransi penggunaan kapal di bawah 30 GT yang menggunakan alat tangkap cantrang.

”Surat itu sedang kami kaji dan evaluasi. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan PTSP yang mengeluarkan izin tersebut. Kasihan rakyat (nelayan) sudah lama tidak memiliki uang untuk hidup,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah Lalu M. Syafriadi.

Lalu menambahkan, pihaknya juga akan segera mengadakan pertemuan dengan staf ahli Gubernur, PTSP, dan pihak terkait. Ia mengklaim untuk perpanjangan SIPI selanjutnya tidak ada masalah. Bahkan bila perlu langsung diperpanjang hingga tiga tahun. Sehingga para nelayan bisa melaut kembali dan dapat mengembalikan utang yang mereka tanggung. ”Pokoknya perekonomian mereka harus tetap jalan. Tidak benar jika ada anggapan bahwa surat dari Bu Menteri itu tidak efektif,” imbuhnya membantah apa yang dilontarkan kalangan dewan beberapa waktu lalu. (fai/ric/ce1)