MANYARAN – Terdakwa Musyarofah, mantan bendahara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaliwiro, dituntut dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara.

JPU Anto Widi juga menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Tak hanya itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 3 miliar lebih atau setara dengan empat tahun kurungan. ”Terdakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” sebutnya.

JPU, Anto Widi menyebutkan, ada uang tunai yang disita negara sebesar Rp 30 juta. Ia mengatakan, uang miliaran rupiah itu telah dinikmati oleh terdakwa dan ada kerugian sekitar Rp 6 miliar. ”Sebagian dikembalikan seolah-olah dalam bentuk angsuran sekitar Rp 3 miliar,” ujar Anto.

Dana sebesar Rp 6,5 miliar merupakan realisasi dari dana PNPM Mandiri dengan memakai ratusan kelompok fiktif dalam pengajuannya di Kelurahan Kaliwiro dan Desa Kemiriombo. Kredit fiktif yang diajukan terdakwa sebanyak 192 kelompok fiktif akhirnya berhasil terbongkar setelah adanya audit pada Februari 2014. ”Dari pengakuan terdakwa uang miliaran itu digunakan untuk kebutuhan pribadi dan berfoya-foya. Dia dikenakan Pasal 2 perundangan tindak pidana korupsi,” ungkapnya. (bj/zal/ce1)