MANYARAN – Sidang gugatan yang diajukan calon Rektor Undip hasil pemilihan 29 September 2014, Prof Muchamad Syafruddin terhadap Rektor Undip terpilih akan berlangsung, Selasa (28/4) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Gugatan itu terjadi atas penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 61/UN7./P/HK/2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor Undip.
Panitera Pengganti PTUN Semarang, Fitri mengatakan, tahapan gugatan ini baru menyelesaikan pemeriksaan persiapan. ”Sekitar pukul 11.00 sidangnya, dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban,” kata Fitri. PTUN telah menunjuk Ketua Majelis Hakim Eri Elfi Ritonga didampingi dua anggotanya, Erly Suhermanto dan Danan Priambada.

Muchamad Syafruddin melalui kuasa hukumnya, Fajar Subhi mempersoalkan SK tertanggal 25 Februari 2015 tersebut karena keberatan dengan pemilihan ulang rektor. ”Hasil pemilihan Rektor Undip per 29 September 2014 menempatkan klien kami (M. Syafruddin) sebagai calon dengan perolehan suara terbanyak kedua di bawah Prof Nasir,” katanya.

Hasilnya diketahui, Syafruddin meraih 36 suara, sedangkan Nasir 148 suara. Hasil pemilihan itu belum tuntas mengingat Nasir belum sempat dilantik sebagai rektor, justru diangkat jadi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti). ”Harusnya Prof Syafruddin menjadi rektor terpilih karena perolehan suaranya terbanyak kedua setelah Prof Nasir,” tandasnya.

Dia menuturkan keberatan atas pelaksanaan pemilihan ulang Rektor tersebut juga sudah disampaikan ke Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rektor Undip. ”Namun tidak ada tanggapan, hingga akhirnya digelar pemilihan ulang pada 2 April 2015,” katanya.

Seperti diketahui, dalam perkembangannya, Rektor Undip Prof Sudharto yang masa tugasnya diperpanjang saat itu justru menerbitkan SK pembentukan panitia pemilihan Rektor Undip. Karenanya, ia meminta proses pemilihan dihentikan.

Hingga akhirnya, digelar pemilihan ulang pada 2 April lalu yang menempatkan Dekan Fakultas Hukum Undip Prof Yos Johan Utama menjadi Rektor Undip untuk periode 2015-2019. (bj/zal/ce1)