Temukan Pungli Pembagian Kios Pasar

119

UNGARAN – DPRD Kabupaten Semarang dipastikan memanggil Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kabupaten Semarang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meminta penjelasannya terkait kisruh pembagian kios dan los di Pasar Projo Ambarawa. Sebab pembagian kios dan los Pasar Projo belum menyesuaikan hasil kesepakatan dalam rapat antara Komisi B DPRD Kabupaten Semarang dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perindag serta sejumlah pedagang. Selain itu juga munculnya permasalahan baru yakni adanya pembongkaran sekat kios.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Asof mengatakan, sebenarnya komisi B sudah memberikan rekomendasi kepada Dinas Koperasi UMKM dan Perindag untuk berembug ulang dengan warga terkait pembagian kios dan los di Pasar Projo Ambarawa. Semestinya Dinas langsung menindaklanjuti berembug pedagang untuk penembatan kios dan los. Sedangkan adanya masalah baru terkait penjebolan sekat kios serta adanya pungutan pihaknya masih akan mendalami kembali.

“Penempatan kios dan los itu kewenangannya Dinas. Soal ada persoalan baru yang dilaporkan pedagang kami belum tahu. Kami juga belum tahu persisnya seperti apa soal pungutan itu ada atau tidak. Tetapi sekretaris Komisi B (The Hok Hiong) sudah bawa data adanya pungutan dan adanya penjebolan sekat kios,” katanya, Jumat (24/4).

Politisi PKB ini menambahkan, Komisi B akan memanggil Dinas Koperasi UMKM dan Perindag untuk menjelaskan permasalahan di Pasar Projo tersebut. Sebab hingga saat ini permasalahan di Pasar Projo belum juga selesai. Bahkan sudah melenceng dari hasil rapat bersama komisi B, dinas Perindag dan pedagang beserta pedagang. Komisi B juga akan melakukan pengecekan di lapangan untuk melihat langsung kondisi di pasar Projo.

“Dinas Perindag akan dipanggil untuk memberikan penjelasan. Kenapa sampai seperti ini. Kami juga akan cek lapangan apa benar ada pungutan dan penjebolan sekat tersebut. Jika memang ada pungutan, lebih baik dikembalikan. Jika penataan di pasar Projo sesuai aturan tidak akan kisruh seperti itu,” tambahnya.

Kepala Bidang Pasar, Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kabupaten Semarang, Rini keberatan memberikan komentar. “Saya tidak bisa memberikan komentar, biar Pak Kadinas saja,” kata Rini saat ditemui di sela-sela rapat badan anggaran di DPRD Kabupaten Semarang juga.
Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, M. Natsir beberapa waktu lalu menyatakan bahwa, dugaan pungutan liar, presentasenya sangat kecil dan tidak mungkin berani karena sudah pasti akan ketahuan. Natsir memastikan tidak ada pungutan biaya bagi pedagang untuk menempati kios strategis. “Mereka (pengurus pembagian kios) tidak berani main-main. Jika ada yang main dengan pedagang pasti akan ribut dan mereka (pedagang yang dipungut) ngomong to (mengadu),” katanya.

Seperti diberitakan Radar Semarang, Rabu (23/4) siang kemarin perwakilan pedagang mengadu ke DPRD Kabupaten Semarang, sebab hingga saat ini Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang tidak melaksanakan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Semarang yakni meminta pembagian kios dikembalikan ke Dinas pengampu pasar dan dibagi kembali berdasarkan musyarawah dan mufakat pedagang. Selain itu penempatan pedagang berdasarkan komoditi. Perwakilan pedagang juga mengadukan pembongkaran sekat kios dan los oleh para pedagang yang memiliki lokasi strategis. Tujuan pembongkaran tersebut agar kiosnya dapat digabung menjadi satu. Selain itu ada dugaan pungutan liar dari oknum panitia pembagian kios sebesar Rp 10 juta untuk mendapatkan tempat strategis. (tyo/fth)