Polda Perintahkan Tolak Izin

130
FOKUS: PSIS masih berlatih kemarin, untuk persiapan menghadapi Persis Solo yang direncanakan berlangsung besok malam. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
FOKUS: PSIS masih berlatih kemarin, untuk persiapan menghadapi Persis Solo yang direncanakan berlangsung besok malam. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
FOKUS: PSIS masih berlatih kemarin, untuk persiapan menghadapi Persis Solo yang direncanakan berlangsung besok malam. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pasca dibekukannya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berimbas pada pelaksanaan pertandingan kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2015. Pertandingan di sejumlah provinsi terancam batal dilaksanakan lantaran pihak kepolisian menolak memberikan izin penyelenggaraan.

Tak terkecuali di Jawa Tengah. Pihak yang berwenang di Kepolisian Daerah Jawa Tengah sudah memerintahkan kepada setiap Polres yang wilayah Jateng yang dijadwalkan akan menggelar pertandingan sepak bola Divisi Utama untuk melakukan upaya persuasif agar pertandingan tidak digelar. “Pihak polres-polres sudah kami minta untuk memberi arahan kepada penyelenggara pertandingan agar pertandingan tidak dilaksanakan,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Aloysius Liliek Darmanto ditemui Jawa Pos Radar Semarang di ruang kerjanya di Mapolda Jateng, Jumat (24/4).

Termasuk, tidak akan memberi izin atas rencana diselenggarakannya pertandingan Persis melawan Persis Solo yang rencananya juga sebagai pembuka kompetisi Divisi Utama, di Stadion Manahan, Solo, Minggu (26/4) besok. Jika pertandingan tersebut tetap ngotot dilakukan, maka dikategorikan sebagai pertandingan ilegal. “Kami tidak akan memberikan izin pertandingan. Pemerintah sudah membekukan PSSI, masak polisi memberikan izin,” ujarnya.

Dijelaskan Liliek, kebijakan tersebut merupakan tindaklanjut atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Maka dari itu, pihaknya melarang kepolisian di tingkat polres untuk memberi izin, mengingat PSSI telah dibekukan. “Kalau tidak ada izin ya tidak ada pengamanan. Jika pertandingan tetap dilakukan, maka itu pertandingan ilegal,” terangnya.

Liliek menegaskan, kepolisian tidak akan bertanggung jawab jika terjadi masalah pada pertandingan yang dinilai ilegal tersebut. “Kalau nekat dilakukan dan terjadi apa-apa ya bukan tanggung jawab kami. (Jika terjadi kerusuhan) penyelenggara akan kami panggil untuk diperiksa,” katanya. (amu/bas/smu)