Perkara Kecil Cukup lewat Mediasi

141
BERI PENJELASAN: Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi (kiri) di sela acara pembinaan hakim di wilayah Jateng yang digelar di lantai 7, Hotel Crowne Plaza Semarang kemarin. (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI PENJELASAN: Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi (kiri) di sela acara  pembinaan hakim di wilayah Jateng yang digelar di lantai 7, Hotel Crowne Plaza Semarang kemarin. (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI PENJELASAN: Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi (kiri) di sela acara pembinaan hakim di wilayah Jateng yang digelar di lantai 7, Hotel Crowne Plaza Semarang kemarin. (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEKAYU – Perkara dengan kerugian negara kecil dinilai tidak layak untuk dibawa ke meja persidangan. Kasus-kasus tersebut disarankan untuk diselesaikan di luar persidangan. Karena pelaku lebih layak untuk diberi pembinaan dan diselesaikan melalui mediasi.

”Pembatasan perkara diatur dalam Undang-Undang (UU), tapi untuk perubahan UU tersebut masih dalam proses pembicaraan dan usulan. Di DPR mengusulkan ada pembatasan jumlah perkara ke MA (Mahkamah Agung), nanti ancaman 5 tahun ke bawah supaya diselesaikan di pengadilan banding,” kata Juru Bicara MA, Suhadi, didampingi Humas Pengadilan Tinggi Jateng, Untung, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (24/4).

Suhadi mengatakan, MA mengeluarkan kebijakan supaya perkara-perkara kecil diselesaikan dengan mediasi. ”Perkara kecil tersebut cukup diselesaikan ganti rugi dan (pelaku) tidak perlu ditahan begitu lama. Gugatan di bawah Rp 100 juta akan diselesaikan hakim tunggal,” ujar Suhadi di sela pembinaan hakim di wilayah Jawa Tengah.

Dia menerangkan, dalam penanganan perkara kecil supaya bisa dilakukan secara cepat, sehingga tidak perlu ke MA. Dia menyebutkan, batasan gugatan sederhana dengan mengedepankan mediasi, sehingga pelaku bisa melakukan pembayaran.

Menurut Suhadi, pembatasan ini juga sebagai upaya mengurangi penghuni lapas. Sebab, saat ini penghuni tahanan kebanyakan pelaku perkara kecil. Bahkan ada yang harusnya masuk ke lembaga rehabilitasi, tapi tetap masuk tahanan. ”Padahal biaya satu orang tahanan di lapas sama dengan biaya nginap hotel bintang 2 lho,” kata Suhadi.

Dia menambahkan, banyaknya perkara kecil yang disidangkan, justru membuat penanganan pelaku di lapas tidak manusiawi. ”Mereka (pihak lapas) juga tidak bisa membedakan mana tahanan dan mana LP (lembaga pemasyarakatan), karena dicampur dan semakin membludak. Untuk itu, MA perlu mengeluarkan regulasi untuk keadilan masyarakat,” tandasnya.

Kabiro Humas dan Hukum MA, Ridwan Mansyur, menambahkan, kegiatan pembekalan dan penggemblengan hakim kemarin bertujuan untuk pembinaan hakim di pengadilan tingkat bawah. Baik Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Pengadilan Militer II-10 Semarang.

”Sudah dilakukan selama 2 tahun ini, dan sudah digelar di 27 provinsi. Kegiatan ini menggantikan rakernas atau rancangan kerja nasional. Tujuannya untuk mengetahui dan mencari solusi permasalahan di tingkat bawah,” terangnya di sela acara yang digelar Hotel Crowne Plaza Semarang ini. (bj/mg23/aro/ce1)