CALON WAJIB PAJAK: Kasi Pendaftaran dan Pendataan DPKAD Kota Semarang, Ellyasmara, saat menyosialisasikan pajak kos-kosan kepada ratusan pemilik kos di Sekarang, kemarin. (DPKAD For Jawa Pos Radar Semarang)
CALON WAJIB PAJAK: Kasi Pendaftaran dan Pendataan DPKAD Kota Semarang, Ellyasmara, saat menyosialisasikan pajak kos-kosan kepada ratusan pemilik kos di Sekarang, kemarin. (DPKAD For Jawa Pos Radar Semarang)
CALON WAJIB PAJAK: Kasi Pendaftaran dan Pendataan DPKAD Kota Semarang, Ellyasmara, saat menyosialisasikan pajak kos-kosan kepada ratusan pemilik kos di Sekarang, kemarin. (DPKAD For Jawa Pos Radar Semarang)

BALAI KOTA – Potensi pedapatan asli daerah (PAD) Pemkot Semarang dari sektor pajak kos-kosan selama ini belum tergali dengan optimal. Sebagian besar pemilik kos selama ini tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Oleh karena itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang mulai menggencarkan sosialisasi kepada para pemilik kos-kosan. Dengan harapan mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan. ”Kita akui, selama ini pajak dari kos-kosan sangat minim sekali. Padahal potensinya sangat besar. Untuk itu kita akan terus gelar sosialisasi, memberi pembahaman kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik kos,” ujar Kasi Pendaftaran dan Pendataan DPKAD Kota Semarang, Ellyasmara, kemarin.

Elly, sapaan akrabnya, mengatakan, sosialisasi pajak kos-kosan dilakukan secara bertahap. Ada tiga wilayah yang disasar. Yakni Gayamsari, Sekaran Gunungpati, dan Tembalang. Rabu (22/4) kemarin, pihaknya dengan menggandeng kelurahan, kecamatan, kepolisian, menggelar sosialisasi di wilalyah Sekaran, Gunungpati. Ada sekitar 400 pemilik kos atau calon wajib pajak yang diundang. ”Sosialisasi ini untuk penegakan perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Karena selama ini mereka (pemilik kos) tidak tahu kalau usahanya terkena pajak,” katanya.

Dalam sosialisasi tersebut, diakui Elly, banyak pemilik kos yang masih keberatan jika usahanya dikenakan pajak. Mereka menganggap membuka kos hanya sebagai sampingan, bukan usaha utama untuk mencari keuntungan. ”Memang kebanyakan dari mereka keberatan, karena merasa bukan pengusaha kos. Rata-rata mereka belum paham antara pajak penghasilan dengan pajak hotel,” terangnya.

Menurut Elly, pemilik kos yang dikenakan pajak adalah, yang menyewakan kamar kos lebih dari 10 unit. Pembayaran pajak sesuai dengan omzet pendapatan. ”Pajak disesuaikan dengan jenis kamarnya, harga, jumlah, dan okupansinya. Tapi selama ini kebanyakan warga belum tahu soal itu. Oleh karena itu kita akan terus sosialisasi,” tandasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, pihak DPKAD juga membagikan formulir untuk diisi calon wajib pajak. Dari jumlah yang hadir 60 persen lebih mengisi formulir tersebut, sedangkan sisanya masih keberatan.

Sementara itu, Koordinator Pajak Hotel DPKAD Kota, Prajoko menambahkan, selama ini PAD pajak kos-kosan memang sangat minim, dari jumlah target PAD sektor pajak hotel, penadapatan kos-kosan hanya nol koma sekian persen. ”Selama ini memang belum optimal. Bisa dibilang pendapatannya nol koma dari keseluruhan pajak hotel,” tandasnya.

Dia membeber, realisasi PAD hotel untuk klasifikasi losmen, penginapan, rumah kos tahun 2014 Rp 28.916.040. Dan tahun 2015 sampai dengan bulan Maret Rp 9.000.000. ”Rumah kos tidak diklasifikasikan sendiri tetapi digabungkan dengan losmen, rumah penginapan dan hotel,” imbuhnya. (zal/ce1)