SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-13 atas penduduk termiskin di Indonesia. Oleh karena itu gubernur didorong untuk mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan.

Diketahui persentase penduduk miskin di Jateng tahun 2014 sebesar 13,8 persen. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2014 ditargetkan sebesar 11,58-11,37 persen.

Meski mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 14,44 persen, jumlah saat ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan penduduk miskin terbesar ke-13 di Indonesia dan masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin secara nasional sebesar 10,96 persen. ”Data kemiskinan by name by address harus dimanfaatkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, untuk intervensi kebijakan secara nyata,” terang Ketua Pansus DPRD Jateng atas LKPJ Gubernur Jateng Tahun Anggaran 2014 Sriyanto Saputro.

Selain itu, peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik di Jawa Tengah juga menjadi sorotan. Hingga akhir 2014 diketahui sangat kecil persentasenya. Jika mengacu pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah pada akhir tahun anggaran 2013, maka peningkatan jalan dengan kondisi baik di Jawa Tengah hanya sebesar 0,22 persen.

Hal itu terungkap dalam laporan panitia khusus (pansus) DPRD Jateng atas LKPJ Gubernur Jateng Tahun Anggaran 2014. Selain tentang minimnya peningkatan jalan baik, penanggulangan kemiskinan yang belum sesuai target dan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) yang hanya 59,53 persen juga menjadi sorotan.

Dia menjelaskan, tahun 2014 merupakan tahun infrastruktur dengan peningkatan belanja untuk infrastruktur cukup besar. Meski realisasi peningkatan kondisi jalan, jembatan dan irigasi telah mencapai target, namun beberapa di antaranya diketahui telah rusak kembali.

”Kami mengamati masih ada kualitas hasil proyek jalan milik provinsi yang baru diselesaikan pada tahun 2014 ini kondisinya sudah mulai banyak yang rusak, mengelupas, serta banyak lubang dengan ukuran yang besar. Seperti pada ruas jalan Lasem-Sale di Kabupaten Rembang,” bebernya.

Ditambahkan, tingginya tingkat keberhasilan Pemprov Jateng dalam mencapai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi kurang bermakna ketika kinerjanya belum mencapai target yang menjadi ruh, substansi dan isu strategis pembangunan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, pansus juga menyinggung soal realisasi belanja bantuan sosial (bansos) yang hanya 59,53 persen. Dari anggaran Rp 39,226 miliar, sebanyak Rp 15,9 miliar di antaranya tidak terealisasi. Menurutnya, bansos merupakan salah satu sumber belanja yang dapat dirasakan langsung masyarakat. ”Tidak disampaikan apa penyebab rendahnya realisasi. Faktanya, banyak jumlah proposal yang diajukan oleh masyarakat tapi tidak dapat dicairkan,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan akan segera menindaklanjuti hasil pembahasan LKPJ dari DPRD. Ia mengaku setuju atas sejumlah kritikan yang menyatakan bahwa pihaknya masih perlu terus memperbaiki kinerja. Menurutnya, perbaikan jalan memerlukan ahli, teknologi, serta material yang bagus.

”Namun, untuk penanggulangan kemiskinan, saya mau klarifikasi. Data kemiskinan by name by address itu tidak ada. Yang tadi disampaikan ada di BPS itu nggak ada, lha wong kita sudah minta,” akunya kepada awak media.

Terkait bansos, Ganjar menyatakan bahwa alasan dirinya tidak mencairkan banyak permohonan adalah dikarenakan tanpa disertai proposal. Ditegaskan, kesempatan memverifikasi proposal selalu diberikan. Namun ketika tanpa kejelasan penerima, maka tidak akan dicairkan. ”Kalau nggak ada proposalnya ya saya coret. Masa penerimanya alpa, kan tidak boleh,” sanggah mantan anggota DPR RI ini.

Kendati demikian, Ganjar mengaku telah melakukan perbaikan soal mekanisme bansos pada awal tahun ini. Yaitu dengan cara melibatkan kalangan dewan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang menjadi hulu dari penyusunan APBD. ”Kami tidak masalah dimarahi dewan karena SILPA (sisa lebih penghitungan anggaran) tinggi, tapi saya tunjukkan. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak lagi. Karena dari awal semua sudah daya libatkan termasuk dari kalangan dewan,” pungkasnya. (fai/zal/ce1)