SIMONGAN – Tersangka skandal raibnya dana deposito kas daerah (kasda) Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar, Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) dan Suhantoro alias Antok (SH) dianggap terlalu dini apabila salah satunya dijadikan justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama.

”DAK atau SH kalau berbicara sebagai JC itu masih terlalu dini. Kalau penasihat hukumnya ingin keduanya sebagai JC, itu haknya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan, kita tunggu episode berikutnya saja,” kata Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Semarang, Broto Hastono kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (23/4).

Menurut Broto, apabila nanti arahnya menjadi JC, maka peluang Dyah Ayu yang lebih tinggi menjadi JC. ”Kalau SH masih jauh dari syarat JC. Tapi, semua tetap melihat bukti-bukti yang relevan,” ujarnya.

Broto mengaku kurang setuju jika para koruptor diberi remisi. Menurutnya, pidana khusus (korupsi, Red) menyerang sendi kehidupan masyarakat, sehingga hukumannya harus menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

”Remisi bagi JC itu secara hukum diberikan dengan suatu ketentuan, atau persyaratan dia berkelakuan baik selama menjalani proses pemidanaan, dan menunjukkan suatu perkembangan ke arah sifat yang baik, serta telah menjalani hukuman minimal 6 bulan, sehingga selama itu dipenuhi, saya rasa tidak ada salahnya pemberian remisi bagi JC. Namun secara pribadi, saya tidak setuju diberikannya remisi terhadap terpidana korupsi,” tegasnya.

Menurut Broto, kalau pelaku tindak pidana sudah disidik baru mengaku tidak bisa diakui sebagai JC. Karena JC itu pidananya dikhususkan. JC bisa mendapat pidana cobaan bersyarat atau pidana paling ringan.

”Berarti harus ada pengakuan sebelum penyelidikan, karena JC harus bersaksi di depan sidang, tapi dia (JC) kena tindak pidana. Contoh kasus, Agus Tjondro, perkara pidana traveler check Miranda Gultom. Dalam kasus itu, Agus bukan pelaku utama, tapi dia mengaku menerima ceknya,” ujarnya.

Broto menyebutkan, syarat pelaku menjadi JC, adalah pelaku harus mengaku karena kesadaran sebelum penyidikan, dan memberikan bukti-bukti yang signifikan, serta pelaku bersedia mengungkap pelaku utama yang lebih besar dalam kasus tindak pidana extra ordinary crime.

Kasubag Humas Polrestabes Semarang, AKP Suwarna, mengatakan, adanya JC dalam perkara raibnya dana kasda pemkot tersebut semuanya bisa dimungkinkan. ”Dalam setiap perkara, semuanya mungkin ada JC, tapi tergantung penyidiknya, nanti tergantung pelakunya membongkar kasus ini secara detail atau tidak. Khususnya untuk 2 tersangka tersebut,” katanya.

Pengacara Dyah Ayu, Ahmad Hadi Prayitno, mengatakan, kliennya layak untuk menjadi JC, dan ia sangat setuju. ”Yang dikatakan layak, klien kami bersedia bekerja sama membongkar seluruh perkara kasus yang diduga menyeret sejumlah pejabat pemkot. Dalam hal ini pejabat pemkot dari 2007-2015 dan pelaku lainnya,” ujarnya.

Prayitno mengatakan, pihaknya sudah memberikan keterangan saksi dan barang bukti transaksi percakapan atas perkara itu. Sehingga kliennya dianggap layak sebagai JC.

”Upaya lain akan kita lakukan, tunggu saja nanti ada tanggal mainnya dan akan lebih seru. JC itu pelaku yang bersedia bekerja sama mengungkap tindak pidana,” jelasnya.

Advokat muda Semarang, Fadjar Tri Nugroho, mengatakan, dalam perkara itu tidak ada yang layak dijadikan JC, karena perkaranya ditemukan oleh aparat sendiri. ”Bukan dilaporkan oleh calon tersangka, karena definisi JC seperti itu. JC hanya bersifat meringankan hukuman saja tanpa menghapuskan pidananya,” tandasnya.

Fadjar menegaskan, dirinya tidak setuju koruptor diberi remisi dengan syarat apa pun. ”Saya tak setuju koruptor diberi remisi dengan syarat apa pun. Termasuk kasus pidana khusus yang seharusnya tanpa remisi, teroris, dan narkoba, karena mereka (pelaku) orang pintar tapi kepintarannya dipakai untuk menghancurkan negara,” ujarnya. (bj/aro/ce1)