BARUSARI – Kasus dugaan pemerasan bermodus pungli pengurusan izin Hinder Ordonantie (HO) atau izin gangguan kegiatan usaha di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, masuk kategori korupsi. Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Amanat Reformasi (GEMPAR) Jateng Widjayanto mengatakan, sejumlah uang yang diminta oknum-oknum PNS Pemkot Semarang dan satpol PP harus ditindaklanjuti serius oleh polisi. ”Ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, pungli dalam kasus ini merupakan penyalahgunaan wewenang. Jadi, harusnya diproses korupsi. Kepolisian meski tanpa ada laporan harus langsung menindaklanjuti, sebab ini bukan delik aduan. ”Jika benar ada oknum satpol PP yang hendak membongkar itu merupakan tindakan arogan. Tidak alasan untuk menghambat terkait perizinan, termasuk izin HO,” imbuhnya.

Sementara itu, pihak korban, pemborong pembangunan ruko, Daniel Andi Nugroho, 35, warga Plamongan Indah Pedurungan, Kota Semarang, menjelaskan bahwa pelaku pungli adalah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Semarang yang ditugaskan sebagai pelaksana teknis di BPPT.

Ia meyakinkan bahwa permintaan uang terkait pengurusan izin HO tersebut bukan melalui makelar (warga sipil). ”Kami merasa dirugikan, karena sudah membayar seperti apa yang mereka minta. Entah (pembayaran) itu resmi atau tidak, yang jelas saya sudah memenuhi permintaan mereka. Tapi kenapa izin HO tidak diberikan, malah kami diminta membuat surat pembongkaran bangunan. Apa motifnya?” katanya.

Dia selaku pihak yang mengadukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang, menuntut agar pihaknya selaku masyarakat yang mengajukan pengurusan perizinan tidak dipersulit dengan alasan yang tidak jelas. ”Tuntutan kami ya izin HO dikeluarkan,” tambahnya.

Pihaknya mengaku tidak habis pikir kenapa malah justru diminta membuat surat pembongkaran bangunan. Padahal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di bangunan yang terletak di daerah Kedungpane Ngaliyan itu telah ada. Korban tambah resah karena justru dimanfaatkan oleh oknum satpol PP yang datang di lokasi ruko dan meminta uang. ”Saya punya semua bukti-bukti kuitansi pembayaran yang diminta oleh sejumlah oknum PNS tersebut. Semuanya masih saya simpan,” tambahnya.

Kasat Reskrim Polreatabes Semarang AKBP Sugiarto mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah keterangan dan akan melakukan klarifikasi. ”Ini kan pengaduan, masih kami tangani sampai sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Achmad Zaid, mengatakan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi harus tegas memberi sanksi kepada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan pungli di BPPT. ”Oknum PNS pungli harus dicopot (nonjob) dari jabatannya. Kalau pidananya terbukti, oknum tersebut harus diberi sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) alias dipecat. Wali kota harus tegas memberi sanksi,” tandas Zaid.

Ombudsman juga telah turun tangan dengan menerjunkan tim investigasi terkait pelanggaran-pelanggaran dalam proses perizinan, termasuk di Pemkot Semarang ini. ”Ini termasuk maladministrasi, yakni menyalahgunakan wewenang,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, korban Daniel mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum BPPT Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang dengan modus pungutan liar secara berkelanjutan saat melakukan pengurusan izin HO tersebut. Nilainya berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Daniel tambah jengkel karena belakangan justru dipaksa menulis dan menandatangani surat perjanjian pembongkaran bangunan ruko. (amu/fth/ce1)