Puluhan Kafe Karaoke Banyak Tak Berizin

202
PERLU DITERTIBKAN : Puluhan kafe karaoke dan tempat hiburan di Kabupaten Batang tidak berizin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PERLU DITERTIBKAN : Puluhan kafe karaoke dan tempat hiburan di Kabupaten Batang tidak berizin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PERLU DITERTIBKAN : Puluhan kafe karaoke dan tempat hiburan di Kabupaten Batang tidak berizin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Puluhan kafe karaoke dan tempat hiburan yang ada di sepanjang jalur raya Pantura Kabupaten Batang, sebagian besar tak memiliki izin hiburan. Tragisnya, kafe dan karaoke yang buka mulai siang hingga dini hari tersebut, dijadikan ajang praktik bisnis prostitusi, hingga menyumbang pertumbuhan penyakit HIV/AIDS mencapai 950 orang.

“Padahal, Pemkab Batang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2011, tentang pemberantasan pelacuran, namun tidak berjalan baik,” kata anggota Komisi C DPRD Kabupaten Batang, Taufik Ikhsanudin, saat kunjungan mendadak bersama anggota Komisi C DPRD Kabupaten Batang, Rabu (22/4) siang kemarin.

Menurutnya kinerja Pemkab Batang terhadap Perda nomor 6/2011 belum menunjukan hasil yang sesuai harapan semua pihak. Akibatnya, kontribusi tempat hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 35 juta per tahun. “Angka PAD Rp 35 juta per tahun ini sangat kecil, jika dibandingkan dengan dampak yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat,” tandasnya.

Menurutnya, pajak, retribusi, atau sejenisnya bagi tempat hiburan harus dinaikkan. Selain itu, penegakan Perda 6/2011 harus sering dilakukan, untuk menekan potensi penyebarannya. “Praktik prostitusi saat ini tidak hanya terjadi di lokalisasi. Lebih dari itu, hotel melati dan tempat hiburan, seperti kafe dan karaoke juga menjadi tempat praktik asusila,” tambah Taufik.

Sayangnya, katanya, kinerja Satpol PP selaku aparat penegak Perda, belum terlihat di tahun 2015 ini. Padahal, jika operasi penegakan perda jarang diagendakan, praktik prostitusi semakin mendapatkan angin. Terbukti, kafe maupun tempat karaoke semakin menjamur, meski tidak memiliki izin hiburan dalam operasionalnya. “Praktik prostistusi di kafe akan sulit diberantas, jika operasi razia tidak sering dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Batang, Ulul Azmi, membantah tudingan tak pernah melakukan razia. Ditegaskan dia, operasi razia terhadap hotel dan tempat hiburan, termasuk kafe di sepanjang jalur Pantura Batang, sudah sering dilakukan instansinya, termasuk warung remang-remang hingga panti pijat.

“Khusus prostitusi dan kafe, tahun 2015 ini memang belum banyak menggelar operasi. Sementara ini, kami baru akan melakukan operasi razia pada aktivitas waria di kawasan batas kota,” kata Ulul.

Ulul menegaskan, saat ini Satpol PP sedang mematangkan dua agenda penting terkait prostitusi dan dunia hiburan. Pertama, melaksanakan agenda rutin operasi prostitusi di 2015. Kedua, menyiapkan material hukum terkait rencana perubahan Perda 6/2011.
“Kami sampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan DPRD. Dalam waktu dekat operasi prostitusi dan tempat hiburan, akan segera dimulai pelaksanaannya,” tegas Ulul. (thd/ida)