SEMARANG – Kekisruhan yang terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal terus berlanjut. Yang terbaru, 15 pegawai negeri sipil (PNS) dinonjobkan dari pekerjaannya oleh Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno. Mereka adalah empat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tiga staf ahli, dua asisten sekda, dan empat sekretaris SKPD.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku prihatin. Sebab, sebelumnya ia telah memanggil beberapa pihak yang berseteru untuk segera berkoordinasi kembali. Meskipun mereka sempat mengaku bersedia, ternyata hanya bersifat sementara.

”Jika memang rekonsiliasi ini tidak terjadi, saya siap memfasilitasi. Jangan sampai ada birokrasi yang terbelah sehingga akan merugikan pelayanan yang ada di sana,” ungkapnya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Rabu (22/4).

Ganjar menambahkan, pihaknya juga akan menurunkan tim inspektorat untuk melakukan investigasi di internal Pemkot Tegal. Selain itu, ia juga akan melayangkan surat peringatan kepada Pemkot Tegal dan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Ini sebagai upaya untuk mengatasi suasana Kota Tegal yang semakin memanas,” imbuhnya.

Disinggung sikap Wali Kota Tegal yang telah me-nonjob-kan 15 PNS, Ganjar mengaku belum mengetahui apakah itu melanggar aturan atau tidak. Ia menegaskan akan melakukan pengecekan sesuai Undang-Undang Kepegawaian. ”Namun jika kebijakan itu berdasarkan selera, tentu itu tidak boleh,” tandasnya.

Seperti diketahui, suasana di Pemkot Tegal saat ini tengah memanas. Selain ratusan PNS yang melawan menolak surat keputusan wali kota itu, sejumlah mahasiswa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang Balai Kota Tegal. Bahkan mereka juga sempat menyegel gerbang Balai Kota Tegal dengan menggunakan rantai dan menggemboknya dari luar serta menempel stiker yang berisi ungkapan kekecewaan. (fai/ric/ce1)