JC Dapat Keistimewaan

82

KASUBAG Humas Polrestabes Semarang, AKP Suwarna mengatakan, JC (Justice Collaborator) adalah orang yang bisa membantu mengungkap kasus-kasus tertentu dan JC bisa dari pelaku dan bisa juga orang lain selain itu. Menurut Suwarna selain pelaku pembantu dan masyarakat pelaku utama juga bisa dijadikan JC. ”Syarat pelaku menjadi JC terpenting adalah bisa membantu mengungkap perkara yang ditangani,” katanya.

Suwarna mengakui, untuk kasus korupsi jarang ditemukan adanya JC dan jarang disebutkan dalam persidangan. Sehingga untuk mencari JC dalam setiap pemeriksaan, pihaknya selalu mencoba untuk mengorek keterangan tersangka/pelaku. ”Caranya mengungkap dari pelaku sejauh mana tindak pidana korupsi (tipikor) itu terjadi, sampai sejauh mana pelaku membantu aparat penegak hukum (APH) mengungkap sedetail-detailnya tipikor yang terjadi,” katanya.

Menjadi JC, memiliki hak istimewa yang diberikan dari penyidik di antaranya dibantu meringankan perkara hukuman yang dihadapi dan bisa membantu rehabilitasi nama baik. Ia juga mengaku selama ini perkara yang ditangani Polrestabes Semarang belum ada ditemukan JC. ”Sampai saat ini belum ada pelaku yang menjadi JC, kebanyakan kasus umum dan kebanyakan tersangkanya (pelaku) berkelit kalau diperiksa,” tambahnya.

Dosen Fakultas Hukum Unisbank Semarang, Broto Hastono menjelaskan pengertian JC sudah jelas ada di Sema, No 4 tahun 2011 tanggal 10 agustus 2011. JC dibedakan dengan Wistle Blower (WB). ”WB ibarat pemantik bola salju, jadi saksi pelapor terhadap extra ordinary crime atau tindak pidana tertentu, seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, dan pelapornya tidak terlibat, jadi orangnya bersih. Kalau JC orang yang terlibat tapi bukan pelaku utama, atau aktor intelektualnya,” jelasnya.

Broto mengatakan, JC syaratnya bersedia bekerja sama dengan penyidik guna menjaring atau mengungkap suatu skandal yang lebih besar. ”Dia (JC) terlibat tapi bukan pelaku utama dan dia (JC) ingin mengungkapkan perkara yang dialaminya, pelakunya mengaku ke penyidik bahwa dia (JC) melakukan tindak pidana, dia (JC) punya bukti kuat dan didukung fakta-fakta yang kuat untuk mengungkap tindak pidana yang besar,” katanya.

JC tak bisa kalau sudah disidik baru mengaku, karena JC itu pidananya dikhususkan, JC bisa mendapat pidana cobaan bersyarat atau pidana paling ringan. ”Berarti harus ada pengakuan sebelum penyelidikan karena pelaku JC harus bersaksi didepan sidang tapi dia (JC) kena tindak pidana. Contoh kasus, Agus Tjondro, perkara pidana traveler cek Miranda Gultom. Dalam kasus itu Agus bukan pelaku utama tapi dia mengaku menerima ceknya,” ujarnya.

Broto menyebutkan, syarat pelaku menjadi JC adalah pelaku harus mengaku karena kesadaran sebelum penyidikan dan memberikan bukti-bukti yang signifikan serta pelaku bersedia mengungkap pelaku utama yang lebih besar dalam kasus tindak pidana extra ordinary crime. ”Ada hak istimewa menjadi pelaku JC dalam putusannya hakim bisa memberikan pidana percobaaan bersyarat khusus, dan pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dijalani pelaku, bahkan bisa di bawah pidana minimal,” ungkapnya.

Untuk perkara tindak pidana korupsi (tipikor) di Jateng, lanjut Broto dari pengamatan dirinya, ia menyebutkan belum ada sampai saat ini. ”Walaupun banyak pembelaan dari penasihat hukum (PH) yang menyatakan kliennya adalah JC. Tapi saya belum pernah melihat itu layak sebagai JC, hal itu kebanyakan karena the power of kepepet, jadi banyak PH yang ngaku-ngaku kliennya sebagai JC,” jelasnya.

Broto mengaku dalam perkara tipikor sangat diperlukan adanya JC, namun itu masih minim dijumpai. Kalau ada pelaku korupsi yang sadar bersedia mengungkap perkara yang dihadapinya sangat membantu karena bisa membuka takbir dan kebanyakan tidak mengaku langsung. ”Kebanyakan pelaku JC sudah penyelidikan sekali, dua kali setelah kepepet akhirnya mengaku,” tambahnya. (bj/fth/ce1)