BERMASALAH: Proses pengurukan Kawasan Industri Kendal (KIK) diduga menyerobot tanah banda desa milik Desa Brangsong. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERMASALAH: Proses pengurukan Kawasan Industri Kendal (KIK) diduga menyerobot tanah banda desa milik Desa Brangsong. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERMASALAH: Proses pengurukan Kawasan Industri Kendal (KIK) diduga menyerobot tanah banda desa milik Desa Brangsong. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL – Proses pengurukan lahan Kawasan Industri Kendal yang berlokasi di pesisir pantai Kecamatan Kaliwungu diduga bermasalah. Sebab, lahan KIK yang masih berupa tambak diurug menggunakan tanah banda desa milik Desa Brangsong seluas 14.441 meter persegi. Padahal diketahui tanah banda desa merupakan aset desa yang dikuasai oleh negara. Tidak hanya butuh kesepakatan dengan Kepala Desa, tapi juga persetujuan dari Bupati dan DPRD Kendal untuk peralihan ataupun tukar guling tanah.

“Pengerukan tanah yang dilakukan PT KIK sampai saat ini belum ada kesepakatan ataupun uang yang dibayarkan KIK. Hal ini yang membuat warga mengeluh dan kecewa,” kata Kepala Desa Brangsong, Suparno, kemarin.

Ia menambahkan, pihaknya selaku kepala desa sudah berupaya untuk melakukan audiensi dengan PT KIK. Tapi sampai saat ini belum bisa bertemu dengan pimpinan. Sehingga, pemerintah Desa Brangsong mengambil langkah lain dengan mengirimkan surat ke PT KIK ditembuskan Bupati Kendal supaya pengurukan dihentikan sementara waktu. “Jangan sampai warga Brangsong yang menjadi korban. Sebab pengerukan akan mengakibatkan alam sekitar menjadi rusak dan rawan terjadi bencana. Mestinya dipikirkan dulu berdasar aturan yang ada. Jangan asal mengeruk tanah,” imbuhnya.

Suparno meminta dinas terkait untuk segera menerbitkan surat perubahan Perda RTRW. Menurutnya, di wilayah Brangsong sepanjangan Sungai Waridin merupakan wilayah kuning. Namun, di sebelah barat Sungai Waridin merupakan wilayah hijau. Sehingga tidak bisa dilakukan pengerukan karena untuk tanaman produksi. KIK melakukan pengerukan tanpa bisa menunjukkan izin kepada pihak kepala desa. “Kami janggal, sebab lahan di sini (Brangsong) merupakan lahan hijau. Tiba-tiba muncul perubahan menjadi wilayah kuning. Mestinya ada sosialisasi atau setidaknya surat resmi atas perubahan itu,” tambahnya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kendal, Alex Supriyono mengaku tidak mengetahui perihal KIK yang menyerobot tanah banda desa. Sebab pihaknya hanya pemberi izin prinsip semata. “Kami hanya memberikan izin prinsip saja. Sebatas menetapkan kawasan tersebut kini menjadi kawasan industri. Perihal pengurukannya itu diluar tanggung jawab BPMPT, tapi kewenangan KIK sendiri. Jadi saya tidak tahu proses pengurukannya itu seperti apa dilapangan,” katanya. (bud/fth)