SILATURAHMI: Rombongan Kejari Semarang yang dipimpin Kajari Dr Asep Nana Mulyana (ke-4 dari kiri) berfoto bersama dengan Direktur Jawa Pos Radar Semarang Abdul Aziz (ke-5 dari kanan) dan jajaran redaksi. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SILATURAHMI: Rombongan Kejari Semarang yang dipimpin Kajari Dr Asep Nana Mulyana (ke-4 dari kiri) berfoto bersama dengan Direktur Jawa Pos Radar Semarang Abdul Aziz (ke-5 dari kanan) dan jajaran redaksi. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SILATURAHMI: Rombongan Kejari Semarang yang dipimpin Kajari Dr Asep Nana Mulyana (ke-4 dari kiri) berfoto bersama dengan Direktur Jawa Pos Radar Semarang Abdul Aziz (ke-5 dari kanan) dan jajaran redaksi. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang siap melakukan penyuluhan hukum kepada para lurah dan camat di Kota Semarang. Pasalnya, dengan banyaknya bantuan yang bakal digelontorkan ke kelurahan dan kecamatan, bisa jadi para lurah dan camat tersangkut perkara tindak pidana korupsi jika salah dalam penggunaan dana.

Kepala Kejari Semarang, Dr Asep Nana Mulyana, mengatakan, pihaknya mengaku telah memiliki program penyuluhan dan penanganan hukum kepada masyarakat, termasuk kepada para lurah dan camat. Untuk pelaksanaannya, Asep bahkan menawarkan kerja sama kepada Jawa Pos Radar Semarang.

”Nanti kerja sama antara Jawa Pos Radar Semarang dengan Kejari Semarang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada lurah-lurah di Kota Semarang. Tolong Mas Dodik (Kasi Intel Kejari Semarang, Red) agar segera mengagendakan kegiatan yang ditawarkan Sekda Kota Semarang kemarin,” kata Asep saat mengunjungi kantor redaksi Jawa Pos Radar Semarang Jalan Veteran 55, Selasa (21/4).

Kedatangan Asep dalam rangka media gathering tersebut didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Arief Rois Kapnanti, Kasi Tindak Pidana Umum (Tipidum) Teguh Imanto, Kasi Intelijen Dodik Hermawan, jaksa muda Ajeng, serta staf kejari Supinto Priyono. Rombongan Kejari Semarang diterima oleh Direktur Jawa Pos Radar Semarang Abdul Aziz, Pemimpin Redaksi Arif Riyanto, Koordinator Liputan Ida Nur Laila, dan wartawan desk hukum Joko Susanto.

Asep mengatakan, pers sangat efektif sebagai kontrol sosial. Menurut dia, jika kontrol semakin baik, maka terjadinya penyimpangan hukum bisa diminimalisasi. ”Makanya kami minta wartawan di desk hukum untuk nongkrongi kantor kami. Karena terkadang kami merasa sudah berjalan di relnya, tapi publik berpikir beda. Jadi, pers bisa terus mengontrol kinerja kami,” ujarnya.

Menurut Asep, di era globalisasi ini, sudah bukan zamannya lagi kejaksaan untuk menutup diri. Namun harus terbuka dan saling mengontrol agar segala informasi bisa diakses oleh masyarakat. ”Ini pertemuan yang baik. Kami tunggu kedatangannya ke sana (Kantor Kejari Semarang, Red). Karena teman yang baik bukan teman yang memuji, tapi teman yang mau mengkritik untuk kemajuan ke depan. Apalagi kami ini sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

Direktur Jawa Pos Radar Semarang, Abdul Aziz, menyambut baik kedatangan rombongan Kejari Semarang. Baginya kunjungan tersebut merupakan suatu kehormatan bagi Jawa Pos Radar Semarang. ”Kami belum sempat sowan (berkunjung ke kejari) malah didatangi duluan,” ujarnya.

Aziz berharap ke depan akan ada kerja sama antara Kejari Semarang dengan Jawa Pos Radar Semarang dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Apalagi di Jawa Pos Radar Semarang terdapat halaman khusus Hukum dan Kriminal yang terbit setiap hari, kecuali hari Minggu.

”Saat ini kami masih dalam suasana ulang tahun ke-15, tepatnya 1 April lalu. Tentunya di momen ulang tahun ini kami mengharapkan masukan-masukan dari Kejari Semarang untuk kebaikan Jawa Pos Radar Semarang ke depan. Sebagai fungsi kontrol, kami akan mengawal kasus-kasus yang ditangani para penegak hukum. Kami juga ingin ke arah pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Aziz mengaku senang jika Kejari Semarang menggandeng Jawa Pos Radar Semarang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para lurah dan camat di Kota Semarang. Apalagi dengan disahkannya UU Desa, tentunya desa/kelurahan bakal mendapat kucuran bantuan yang tidak kecil. Hal itu berpotensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana. ”Karena itu perlu langkah pencegahan dengan dilakukan penyuluhan hukum kepada para lurah dan camat. Ini semua tentunya untuk kemajuan Kota Semarang,” ujarnya. (bj/aro/ce1)