BATAL: Kepala Kejati Jateng, Hartadi didampingi Eko Suwarni dan Job dalam acara pres conference batalnya penahanan dua tersangka korupsi dari Kota Tegal. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BATAL: Kepala Kejati Jateng, Hartadi didampingi Eko Suwarni dan Job dalam acara pres conference batalnya penahanan dua tersangka korupsi dari Kota Tegal. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BATAL: Kepala Kejati Jateng, Hartadi didampingi Eko Suwarni dan Job dalam acara pres conference batalnya penahanan dua tersangka korupsi dari Kota Tegal. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PLEBURAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng batal melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan asrama dan ruang kelas tahap II pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kota Tegal. Yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kota Tegal, Andi Aahara, serta kontraktor sekaligus Direktur PT. Galih Merdeka Persada H. Supandi.

Kepala Kejati Jateng, Hartadi mengatakan, selama ini sudah memanggil tersangka 2 kali untuk pemeriksaan kedua. Tapi sejak pemeriksaan pertama keduanya tidak hadir dengan alasan sakit, namun tidak ada pemberitahuan surat sakitnya. ”Pemanggilan keduanya juga tidak hadir dan tidak ada keterangan. Seharusnya akan ditahan tapi batal,” katanya kemarin.

Ia menambahkan, keduanya sudah dipanggil secara yuridis dan sudah terpenuhi semua. Apabila pemanggilan secara tidak datang akan dipanggil secara paksa. ”Itu konsekuensi untuk tersangka yang diperiksa tidak kooperatif,” imbuhnya.

Kegiatan proyek pembangunan asrama dan ruang kelas tahap II pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kota Tegal menghabiskan anggaran dari APBN dengan nilai kontrak Rp 10.203.000.000. Tapi dalam perjalanan setelah dilakukan penyidikan ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 1,7 miliar. ”Penyidikannya sejak awal September 2014 awal. Waktu keduanya jadi saksi sudah datang pas penyelidikan selama 2 kali,” tambahnya.

Kasi Penerangan Umum (Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni menambahkan, penahanan mestinya dilakukan sebagai upaya mempermudah penyidikan. Sehingga berkas perkaranya cepat disidangkan. ”Jadi bukan maksud gagah-gagahan dan dikira kejem, padahal sebenarnya untuk memudahkan penyidikan. Kita maunya cepet, kalau ditahan itu lebih cepet. Penyidik juga gak bisa main-main kalau sudah ditahan,” katanya. (bj/fth/ce1)