Bandingkan Sistem Parpol Australia

104
Tjahjo Kumolo. (RICKY FITRIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Tjahjo Kumolo. (RICKY FITRIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Tjahjo Kumolo. (RICKY FITRIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pemberian tunjangan Rp 1 triliun untuk partai politik (parpol) adalah sebagai langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pasalnya, hampir 400 kepala daerah yang berasal dari parpol diketahui terkena evaluasi terkait korupsi.

”Saya membandingkan dengan sistem parpol di Australia yang dibiayai oleh pemerintah. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan politik sehingga menghasilkan kepala daerah maupun anggota dewan yang baik,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, jika nantinya tunjangan bagi parpol itu terealisasi maka sistem keuangannya harus transparan. Dalam hal ini bantuan tersebut akan diserahkan secara proporsional dan bertahap. ”Misalnya, PDI Perjuangan menang dalam pemilu pemasukan sampai Rp 2 miliar per tahun. Maka tahun berikutnya akan dilihat berapa kenaikannya,” imbuhnya yang mengaku akan terus melakukan update.

Kendati demikian, Tjahjo memastikan bahwa tunjangan itu tidak akan diberikan pada tahun ini. Sebab, tunjangan tersebut akan diberikan setelah program pemerintah lainnya terealisasi. Ia menyebutkan untuk tahun ini pemerintah pusat tengah mengalokasikan anggaran untuk program infrastruktur. Sementara untuk tahun berikutnya pemerintah menyediakan anggaran lebih besar untuk bidang kesehatan.

”Ini sebagai wacana dulu untuk rencana jangka panjang. Tujuan utama adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Setelah semua itu selesai, baru memikirkan hal tersebut,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)