Pengambilalihan SMA Ancam Bebani APBD

90

SEMARANG – Pemprov Jateng harus menyiapkan secara matang rencana pengambilalihan pengelolaan SMA yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak hanya sebatas persoalan anggaran, tetapi bagaimana mekanisme pengelolaan ke depan. Sebab, di Jateng ada kurang lebih sekitar 2.400 sekolah tingkat SMA yang pengelolaannya bakal menjadi kewenangan pemprov.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Annisa Devi berharap pemprov bisa memahami kemampuan diri. Pengambilalihan SMA ini jelas bakal berdampak pada keuangan dan sistem. ”Harus disiapkan semua, karena nanti secara keuangan juga pasti bakal menyedot banyak anggaran. Karena semua guru SMA bakal menjadi kewenangan pemprov,” katanya, kemarin.

Ia berharap, peralihan ini benar-benar disiapkan secara matang. Sebab jika kewenangan beralih, otomatis semua manajemen sekolah termasuk aset ikut diambil alih. Dan untuk semua itu butuh mekanisme yang cukup panjang. ”Harus dipersiapkan, jangan sampai perpindahan wewenang ini justru membebani pemprov,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengatakan, peralihan kewenangan pengelolaan SMA ini jelas bakal menghabiskan APBD Jateng tahun 2016. Sebab, sebagian besar akan digunakan membayar gaji, tunjangan,dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS guru SMA. ”Jika diambil alih pemprov, jelas akan memengaruhi APBD Jateng. Karena otomatis untuk gaji dan tunjangan akan menjadi beban pemprov,” katanya.

Ia berharap, pemprov menyiapkan semua dengan matang. Terutama terkait dengan masalah pengelolaan aset sekolah yang sebelumnya milik kabupaten/kota. Ia menilai sejauh ini pemprov belum ada gerakan untuk membahas peralihan tersebut. ”Mestinya mulai sekarang mekanisme harus diselesaikan. Agar nanti ketika pemprov mengambil alih tidak kerepotan, termasuk aset sekolah,” tambahnya. (fth/ric/ce1)