LKPJ Wali Kota Dianggap Bohongi Publik

93
BERSIKAP : Seluruh anggota Fraksi PDIP langsung menyikapi LKPJ Wali Kota dengan menggelar konferensi pers, di ruang fraksi DPRD Kota Salatiga, Senin (20/4) kemarin. (MUNIR ABDILLAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERSIKAP : Seluruh anggota Fraksi PDIP langsung menyikapi LKPJ Wali Kota dengan menggelar konferensi pers, di ruang fraksi DPRD Kota Salatiga, Senin (20/4) kemarin. (MUNIR ABDILLAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERSIKAP : Seluruh anggota Fraksi PDIP langsung menyikapi LKPJ Wali Kota dengan menggelar konferensi pers, di ruang fraksi DPRD Kota Salatiga, Senin (20/4) kemarin. (MUNIR ABDILLAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SALATIGA–Fraksi PDIP Salatiga menilai pembacaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Salatiga akhir tahun anggaran 2014 adalah membohongi publik. Pasalnya, dalam laporan yang dibacakan Wakil Wali Kota, Muh Haris di Ruang Sidang DPRD Salatiga, Senin (20/4) kemarin, dianggap hanya melakukan klaim, tidak sesuai fakta di lapangan.

“Menurut saya, itu pembohongan publik. Tidak jantan mengakui menggunungnya Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), Pasar Rejosari yang terkatung, pun demikian halnya dengan Perum Korpri, Pasar Jetis, Pasar Raya 2, GOR Mangkrak. Sehingga, negeri (Salatiga, red) ini layaknya eyang mengantar tidur cucunya,” kata Ketua DPRD Kota Salatiga, Teddy Sulistyo usai rapat paripurna.

Menurut Teddy, apa yang disampaikan Muh Haris dalam LKPJ mewakili Wali Kota Yuliyanto, terlalu banyak klaim. Rakyat hendak dibuat terlena. “Salatiga seolah mendapatkan gelar Republik Silpa dan Republik Wacana. Namun setelah mendengarkan LPKJ wali kota, kini tambah satu gelar lagi yakni Republik Dongeng. Karena itulah, tadi Fraksi PDIP saya perintahkan untuk bersikap tegas,” tandas Teddy sedikit kesal.

Ketua DPC PDIP Salatiga ini beranggapan, jika Fraksi PDIP bukan tanpa alasan bersikap tegas atas LKPJ wali kota. “Penghargaan rakyat pada Pileg 2014 kepada PDIP, harus ditunjukkan dengan keberpihakan yang lebih kepada rakyat,” terangnya.

Ketua Fraksi PDIP Suniprat menambahi, dugaan adanya kebohongan publik dilakukan pemerintahan Yuliyanto-Haris diperkuat adanya temuan dari Fraksi PDIP Salatiga. Adalah soal pengadaan buku dan alat tulis siswa dengan anggaran Rp 1.854.297.000. Realisasinya, Rp 102.366.500 atau sekitar 5,52 persen.

“SMA/SMK yang ditargetkan, hanya menyasar empat sekolah. Persediaan buku yang ditergatkan dalam satu kegiatan, hanya dapat direalisasikan satu kegiatan,” terang Suniprat.

Namun, kata dia, di dalam LKPJ menyebutkan sudah terealisasi 100 persen, padahal kenyataanya tidak sampai 50 persen. “Jelas ini tidak sesuai kenyataan,” tandas Suniprat.

Ada pula rehabilitasi ruang kelas sekolah. Menurutnya, dalam anggaran LKPJ anggaran rehablitasi sebesar Rp 1,685 miliar, namun realisasinya hanya Rp 891.870 juta atau 52,92 persen. “Lagi-lagi dalam LKPJ menyebutkankan realisasinya sudah 100 persen,” sindirnya.

Ditambahkan Kemat, anggota Fraksi PDIP. Dalam laporan LKPJ terkait program peningkatan pembangunan sarana prasarana olahraga. Anggarannya Rp 2,070 miliar, baru terealisasi Rp 1,104 miliar atau 53,39 persen. “LKPJ wali kota menyebutkan bahwa setiap program dinyatakan terealisasi 100 persen, padahal masih luncuran,” kata Kemat menilai tidak fair. (abd/ida)