Penggunaan Dana Hibah Dimungkinkan

97

SEMARANG – Penggunaan dana hibah untuk menutup kekurangan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebenarnya dapat dimungkinkan. Hanya saja, mekanisme untuk melakukan hal tersebut belum diatur dalam sebuah peraturan. Sehingga dikatakan belum ada payung hukumnya.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnowo menanggapi status Kabupaten Pekalongan yang hingga saat ini belum juga mendapat kepastian terkait belum adanya anggaran untuk melaksanakan pesta demokrasi itu. ”Dana hibah itu bisa dipakai meskipun melewati tahun penganggaran. Sehingga tidak perlu menunggu (tahun berikutnya). Dan ini diperbolehkan baik dari pusat ke bawah, maupun antardaerah,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Joko menjelaskan, jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada, Kabupaten Pekalongan dapat dikategorikan sebagai penerima hibah. Namun, untuk melaksanakan hal tersebut perlu aturan formal sehingga ke depannya tidak terjadi masalah. Bukti dari aturan formal itulah yang harus melalui mekanisme yang jelas. ”Mekanisme penyerahannya saat ini masih disusun oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” imbuhnya.

Ditambahkan Joko, permasalahan ini sebenarnya dapat dipecahkan antara pemerintah daerah dan KPU setempat. Hanya saja, menurut Undang-Undang yang baru baik KPU daerah, provinsi, dan pusat harus menjadi satu kesatuan. ”Penanggung jawab akhir ada di KPU RI,” terangnya.

Pernyataan tersebut sependapat dengan perkataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ia mengaku tengah menyiapkan payung hukum sehingga penggunaan dana hibah masih dapat dimungkinkan. Sehingga pilkada yang rencananya digelar pada Desember 2015 itu dapat dilaksanakan secara serentak. ”Mekanisme penganggaran dana pilkada memungkinkan dengan dana hibah. Hanya saja KPU tidak menginginkan hal tersebut,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Tjahjo menegaskan bahwa pada akhir April mendatang, pihaknya akan mengundang semua kepala daerah yang masih belum dapat menganggarkan secara penuh. Menurutnya, dari 268 daerah yang bakal menyelenggarakan pilkada, tersisa 16 kabupaten yang masih belum beres. Salah satunya adalah Kabupaten Pekalongan. ”Untuk sementara kami menyarankan Pemkab Pekalongan memangkas dana lain dalam APBD-nya. Dengan catatan, pemangkasan dana tak mengganggu pelayanan umum untuk masyarakat,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)