Evaluasi Larangan Penggunaan Cantrang

83

SEMARANG – Guna menyikapi permasalahan larangan penggunaan alat tangkap cantrang bagi para nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan segera membentuk tim task force. Tim ini nantinya yang bertugas untuk melakukan kajian ulang atas pelarangan tersebut sekaligus melakukan diskusi dengan kementerian terkait.

”Tim tersebut nantinya terdiri atas Dinas (Dinas Kelautan dan Perikanan), HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), dan para pakar. Tujuannya untuk membuktikan apakah benar cantrang itu merusak,” ungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai menggelar diskusi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Jumat (17/4).

Ganjar menjelaskan, berdasarkan pendataan yang dilakukan DKP Jateng, tercatat sekitar 2.362 kapal yang ada di Jawa Tengah. Sebanyak 1.259 di antaranya diketahui menggunakan alat tangkap cantrang. Oleh karenanya harus dipikirkan nasib mereka jika nantinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI diberlakukan.

”Memang dalam surat edarannya, Bu Susi (Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan) memberikan toleransi hingga September dengan ketentuan kapal di bawah 30 GT (Gross Tonase) dan masih dalam wilayah kurang dari 12 mil. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih ada masalah,” bebernya.

Masalah yang dimaksud, lanjut Ganjar, adalah dengan dizinkannya penangkapan ikan hingga batas 12 mil menjadikan alat tangkap mereka menyentuh dasar laut. Sehingga dikhawatirkan akan merusak karang maupun biota laut lainnya. Menurutnya, pemberian toleransi tersebut berbanding terbalik dengan tujuan awalnya. ”Kami minta dari kementerian untuk meninjau kembali. Sehingga para nelayan dalam mencari ikan tidak gaprakan,” imbuh mantan anggota DPR RI itu.

Ganjar berharap permasalahan ini dapat segera terselesaikan. Sehingga para nelayan kembali mendapat ketenangan dalam melaut. Selain itu, juga memperhitungkan industri yang terkena dampak akibat permasalahan tersebut. ”Saya dengar ada industri yang telah mengimpor ikan. Ini kan bahaya. Kami akan terus mengomunikasikan langsung dengan KKP,” tandas Ganjar menegaskan nelayan Jawa Tengah paling andal di antara nelayan lainnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah Lalu M. Syafriadi menambahkan, potensi kerusakan jika nelayan hanya diizinkan melaut hingga 12 mil sangat tinggi. Menurutnya, pengoperasian alat tangkap cantrang seharusnya tidak diperbolehkan di perairan karang akan tetapi di lumpur dan pasir. ”Mereka (nelayan) sudah menegaskan tidak mungkin merusak tempat hidup mereka,” terangnya mengakui belum ada alat tangkap seefisien alat tangkap cantrang. (fai/ric/ce1)