BAHAS TOLERANSI : Para pembicara dalam dalam seminar "Negara Radikalisme dan Tantangan Kepolisian Untuk Perlindungan Kebeberasan Agama dan Berkeyakinan di Indonesia" yang digelar di Hotel Santika Premiere kemarin. (Miftahul ala/jawa pos radar semarang)
BAHAS TOLERANSI : Para pembicara dalam dalam seminar "Negara Radikalisme dan Tantangan Kepolisian Untuk Perlindungan Kebeberasan Agama dan Berkeyakinan di Indonesia" yang digelar di Hotel Santika Premiere kemarin. (Miftahul ala/jawa pos radar semarang)
BAHAS TOLERANSI : Para pembicara dalam dalam seminar “Negara Radikalisme dan Tantangan Kepolisian Untuk Perlindungan Kebeberasan Agama dan Berkeyakinan di Indonesia” yang digelar di Hotel Santika Premiere kemarin. (Miftahul ala/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Pasca reformasi, sikap intoleran semakin kuat. Salah satu indikasinya adalah dengan munculnya konflik sosial yang secara tidak langsung melunturkan nilai moral dan keyakinan di tengah hidup bermasyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran bersama agar sikap toleran tetap terjaga.

Hal itu dikemukakan Gubernur Akpol, Irjen Pol Pudji Hartanta dalam seminar “Negara Radikalisme dan Tantangan Kepolisian Untuk Perlindungan Kebeberasan Agama dan Berkeyakinan di Indonesia” yang digelar Akpol dan Pusham UII Jogjakarta dan Asia Foundation. “Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan HAM dan penegakan hukum di Indonesia,” katanya di Hotel Santika Premiere, kemarin

Ia menambahkan, sebagai lembaga penegak hukum, Polri sering menghadapi berbagai kasus konflik atau radikalisme di yang bernuansa keagamaan. Banyak anggota Polri yang merasa ragu dalam bertindak karena dibayangi pelanggaran HAM. “Salah satunya karena tidak ada kejelasan peraturan dan politisasi isu keberagaman agama. Sehingga ketika Polri bertindak, justru tidak mendapat dukungan baik dari masyarakat ataupun pimpinan negara,” imbuhnya.

Untuk mengatasi persoalan konflik keagamaan, ada sejumlah cara yang dilakukan. Yakni penanganan berbasis kekuatan atau kekuasaan, pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan, serta penanganan berbasis kepentingan yang sedang diupayakan sebagai penanganan alternatif dalam menyelesaikan konflik di Indonesia. “Saya harap semua anggota Polri bisa untuk mengimplementasikan di lapangan. Tegas dan tidak melanggar HAM,” tambahnya. Seminar ini diikuti 30 orang dari tenaga Pendidik Akpol. (fth/ric)