DEMO : Ratusan warga Desa Brayo, Wonotunggal, melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Batang, menuntut basecamp galian C ditutup. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DEMO : Ratusan warga Desa Brayo, Wonotunggal, melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Batang, menuntut basecamp galian C ditutup. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DEMO : Ratusan warga Desa Brayo, Wonotunggal, melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Batang, menuntut basecamp galian C ditutup. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG – Ratusan warga Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, mendemo Bupati Batang, Yoyok Rio Sudibyo, di Kantor Bupati Batang, kemarin. Mereka menuntut agar Bupati Batang, menutup dan menghentikan operasional basecamp yang mengoloh galian C. Ratusan warga yang terdiri dari orang tua dan ibu-ibu, langsung masuk ke halaman kantor Bupati Batang, para ibu menggelar makanan yang dibawa dari rumah, dan memberikan sarapan pada warga Desa Brayo. Sedang para pemuda mengelar spanduk, yang berbunyi “Pripun Bupati, Kapolres, Bascamp tasik jalan bae”, serta beberapa spanduk lain yang berisi penolakan bascamp.

Koordinator aksi unjuk rasa, Parwito, 52, mengatakan, jika Bupati Batang, tidak punya nyali untuk menutup bascamp galian C, maka ribuan warga Desa Brayo akan menduduki Pendopo Bupati Batang, hingga tuntutan tersebut dipenuhi. “Bupati punya kewenangan, punya kekuasaan, kenapa tidak berani menutup bascamp galian C di Desa Brayo, apa ribuan warga yang akan menutup paksa bascamp tersebut. Tolong jangan benturkan warga Desa Brayo, dengan pengelola bascamp galian C,” Katanya, kemarin.

Parwito menambahkan, bahwa ribuan warga Desa Brayo akan melaporkan pemilik bascamp galian C ke Polres Batang, dan Bupati Batang akan dijadikan sebagai saksi ahli. Menurutnya dalam Peraturan Daerah, jika suatu usaha merusak lingkungan sekitar, dan menganggu ketertiban umum, maka pengelola usaha bisa dipidanakan. “Kami akan segera menunjuk kuasa hukum, kami akan melaporkan pemilik dan pengelola bascamp galian C ke Polres,” tambahnya.

Kasatpol Polisi Pamong Praja, Kabupaten Batang Ulul Azmi mengatakan, masalah perijinan pertambangan basecamp sejak tanggal 2 Oktober 2014 lalu, kewenangan perizinan sudah diserahkan ke Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Pemda Batang, tidak punya kewenangan untuk menutup bascamp tersebut. “Tanggal 16 Januari 2015 kemarin, Satpol PP sudah menutup bascamp tersebut. Tapi bulan Februari kembali beroperasi, karena kewenangan untuk operasional dan ijin pertambangan kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng,” katanya saat menemui demonstran.

Bupati Batang, Yoyok Rio Sudibyo mengatakan, Pemda tidak berhak menutup atau menghentikan operasional bascamp galian C tersebut. Karena kewenangan sepenuhnya ada pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. “Kita ikuti saja aturan hukum yang ada, kewenangan hukum untuk menghentikan operasional bascamp tersebut, ada pada Gubernur Jawa Tengah,” kata Yoyok, yang disoraki oleh warga Desa Brayoi, karena tidak memberikan jawaban yang memuaskan. (thd/fth)