TERDAMPAK : Deretan kapal milik nelayan bersandar di Pelabuhan. Aturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang berdampak signifikan bagi nasib para nelayan. (Jawa pos radar semarang files)
TERDAMPAK : Deretan kapal milik nelayan bersandar di Pelabuhan. Aturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang berdampak signifikan bagi nasib para nelayan. (Jawa pos radar semarang files)
TERDAMPAK : Deretan kapal milik nelayan bersandar di Pelabuhan. Aturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang berdampak signifikan bagi nasib para nelayan. (Jawa pos radar semarang files)

SEMARANG – DPRD Jateng menilai kebijakan Permen No 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang sudah terlihat efeknya. Di Kabupaten Rembang, ada sebanyak 400 karyawan yang dirumahkan akibat kebijakan tersebut. PT Holimina Sluke, Rembang, terpaksa merumahkan karyawannya karena pasokan bahan baku ikan laut yang diolah pabrik tersebut merosot tajam hingga 80 persen.

”Ini kan dampak sangat besar yang dirasakan masyarakat di lapisan bawah. Harus ada evaluasi terkait dengan kebijakan ini,” kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono. Ia menambahkan, untuk kapal dengan kekuatan di bawah 30 GT kewenangan ada di provinsi. Sedangkan untuk 30 GT ke atas sudah ditarik pusat. Jika semua ditarik pusat, jelas akan sulit untuk mengurus izin cantrang. ”Padahal 90 persen alat cantrang di Jateng memiliki gross ton di atas 30. Mestinya kewenangan pemprov ya sampai 100 GT,” imbuhnya.

Politisi PKS ini berharap, kapal di atas 30 GT tetap diberikan kemudahan. Sebab, di Jateng banyak masyarakat yang mengandalkan hidup dari mencari ikan. ”Jika cantrang dilarang, sekarang efeknya sudah terlihat. Banyak pasokan menurun, dan banyak yang dirumahkan,” tambahnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achisn Maruf mengatakan, pemprov harus lebih peka dan melihat kondisi riil di lapangan. Meski pelarangan cantrang tidak dirasakan nelayan kecil, tapi kebijakan itu dinilai berdampak langsung terhadap perusahaan pemasok ikan. ”Akibatnya jika pasokan berkurang, jelas perusahaan bakal merumahkan karyawannya,” katanya.

Pihaknya mendesak agar pemerintah merevisi permen tersebut. Meski tidak dirasakan nelayan kecil, tapi efeknya sangat besar. Sebab banyak perusahaan pemasok ikan yang mengalami penurunan produksi dan merumahkan karyawan karena pasokan berkurang. (fth/ric/ce1)