BARUSARI – Oknum pejabat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang dilaporkan ke Polrestabes Semarang terkait kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin Hinder Ordonantie (HO) atau izin gangguan dalam kegiatan usaha. Diduga oknum BPPT tersebut melakukan pemerasan dengan modus pungutan liar (pungli) secara berkelanjutan dengan dalih uang administrasi pengurusan izin HO. Nilainya berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Bahkan belakangan, korban diminta menulis dan menandatangani surat perjanjian pembongkaran bangunan ruko.

”Saya sudah dimintai uang berkali-kali, tapi kok malah dipaksa membuat surat pembongkaran bangunan. Makanya saya lapor soal pemerasan,” kata pelapor, seorang pemborong sebuah pembangunan ruko, Daniel Andi Nugroho, 35, warga Plamongan Indah, Pedurungan, Semarang ditemui Jawa Pos Radar Semarang saat melapor di Polrestabes Semarang, Kamis (16/4).

Dijelaskan Daniel, awalnya dia hendak mengurus perizinan HO untuk sebuah bangunan ruko di daerah Kedungpane Ngaliyan ke Kantor BPPT Kota Semarang. Perizinan itu diajukan sejak Desember 2014.

”Selama proses pengurusan, saya diminta ke sana-sini, dan diminta membayar uang dengan dalih biaya administrasi pengurusan. Nilainya Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Totalnya sekitar Rp 6 juta,” keluhnya.

Daniel bertambah kesal saat belakangan justru dipaksa membuat surat pembongkaran bangunan. Dijelaskannya, oknum pejabat yang memaksa membuat surat pembongkaran berinisial LS dari BPPT bagian DTK, dan NK oknum pejabat bagian IMB (izin mendirikan bangunan).

”Bahkan tidak hanya pejabat BPPT. Oknum satpol PP juga meminta uang setiap kali datang ke lokasi. Mereka meminta uang dengan berbagai dalih,” bebernya.

Sejumlah uang telah diberikan, baik ke OKNUM Satpol PP maupun oknum BPPT, namun izin HO tersebut tak kunjung diberikan. ”Padahal, seharusnya pengurusan izin HO tidak dipungut biaya alias gratis,” ujarnya.

Sejumlah uang telah diminta oleh oknum pejabat pemkot tersebut, di antaranya pada 18 Maret 2015 sebesar Rp 1 juta, tanggal 31 Maret sebesar Rp 1 juta, dan masih pada Maret 2015 sebesar Rp 3 juta. ”Permintaan uang itu terjadi di kantor Pemkot Semarang,” akunya.

Dijelaskan Daniel, ia mengurus perizinan HO untuk bangunan ruko di daerah Kedungpane itu karena diminta mengerjakan proyek renovasi bangunan milik salah seorang pengusaha di Semarang.

”Bangunannya sudah berdiri lama. Izin IMB-nya sudah ada. Tinggal izin HO saja. Tapi malah dipersulit. Sedianya nanti ruko tersebut untuk usaha pencucian mobil,” katanya.
Alasan petugas BPPT memaksa dirinya membuat surat pembongkaran bangunan ruko, lanjut Daniel, diduga pejabat BPPT itu ingin lepas dari tanggung jawab saat nanti terjadi pelebaran jalan.

Hingga petang kemarin, Daniel masih memberi keterangan kepada penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Semarang. Oknum pejabat pemkot tersebut dilaporkan berdasarkan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Unsur pemerasan tersebut dimasukkan, karena ada upaya pemaksaan dalam membuat surat pembongkaran bangunan ruko. Atas laporan itu, aparat reskrim masih mempelajari bukti-bukti yang diberikan pelapor. (amu/aro/ce1)