Dana Perbaikan Ruang Kelas Dikorupsi Rp 3,18 M

130

BANYUMANIK – Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng mengendus adanya dugaan korupsi dana bantuan perbaikan ruang kelas sekolah dasar (SD) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara mencapai Rp 3,18 miliar. Hingga saat ini, kasus tersebut sedang ditangani tim Ditreskrimsus Polda Jateng. Penyidik telah menetapkan satu tersangka yakni berinisial T, warga Cilacap yang berperan sebagai konsultan perencanaan. Program tersebut merupakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat untuk SD, anggaran 2012.

Kepala Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah, AKBP Syarif Rahman, mengatakan, awalnya ada sumber dana Kemendikbud pusat, kurang lebih senilai Rp 12 miliar. Namun dalam praktiknya terjadi dugaan penyelewengan.
”Modus korupsi yang digunakan yakni dilakukan dengan cara memotong dana bantuan tersebut,” ungkap Syarif kepada wartawan, Kamis (16/4).

Dijelaskannya, pihaknya telah menerima hasil audit dari BPKP. Dari anggaran Rp 12 miliar tersebut, ditemukan kerugian negara Rp 3,18 miliar. ”Kami sudah melakukan proses penyidikan sejak bulan Februari 2015,” katanya.

Tersangka T sendiri dalam kasus korupsi tersebut diduga menerima Rp 500 juta dari potongan-potongan dana bantuan tersebut. T ditetapkan tersangka setelah sejumlah barang bukti dikantongi oleh penyidik. Di antaranya sejumlah dokumen, mulai dokumen pemotongan, pengajuan dan penerimaan. ”Ada 98 SD di Cilacap yang menerima bantuan tersebut,” katanya.

Dana tersebut seharusnya dipergunakan sepenuhnya untuk perbaikan ruang-ruang kelas yang mengalami rusak parah. Kendati demikian, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng sejauh ini belum melakukan penahanan terhadap tersangka T.

Syarif menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa pejabat dari dinas pendidikan setempat ditetapkan tersangka. ”Kami masih terus mengusut kasus ini. Semua yang diduga terlibat korupsi ini akan dijerat hukum. Semuanya,” ucap Syarif.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah Hartadi saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Polda Jateng. ”Tapi belum dilimpahkan (baik berkas maupun tersangka),” katanya. (amu/zal/ce1)