1,7 Juta Rumah Tak Layak Huni

120
BERKEMBANG: Hunian menengah ke atas di Semarang terus meningkat. Disisi lain, ada sebanyak 1,7 juta rumah tidak layak huni di Jateng. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERKEMBANG: Hunian menengah ke atas di Semarang terus meningkat. Disisi lain, ada sebanyak 1,7 juta rumah tidak layak huni di Jateng. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERKEMBANG: Hunian menengah ke atas di Semarang terus meningkat. Disisi lain, ada sebanyak 1,7 juta rumah tidak layak huni di Jateng. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Rumah tidak layak huni di Jateng ternyata masih cukup banyak. Bahkan saat ini jumlahnya mencapai 1,7 juta rumah. Ukuran rumah tidak layak huni ini didasarkan tiga faktor. Mulai dari atap, lantai serta dinding yang tidak permanen.

Fakta ini terungkap dalam rapat Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2014 Guberur Jateng. Anggota Pansus LKPJ, Hadi Santoso mengatakan, dari jumlah itu untuk prioritas satu ada 5.066 rumah, prioritas dua ada 47.889 rumah, serta prioritas tiga sebanyak 1.100.023 rumah. ”Jumlah rumah yang tidak layak ini sangat besar sekali. Mestinya ini harus menjadi perhatian dari pemerintah,” katanya, usai rapat LKPJ, kemarin.

Ia menambahkan, jumlah itu hampir menyebar di seluruh wilayah Jateng. Pihaknya prihatin, karena dengan banyak rumah tidak layak huni, otomatis angka kemiskinan masih tinggi. Dan parahnya, selama ini Pemprov Jateng mengklaim jika kemiskinan sudah menurun. ”Nah ini data harus valid. Toh buktinya ternyata di lapangan masih banyak kemiskinan,” imbuhnya.

Politisi PKS ini menambahkan, dalam LKPJ tidak dibahas secara detail terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Saat ini pemerintah sedang merampungkan untuk menyelesaikan 3.700 rumah untuk prioritas 1. Meski begitu kenyataan di lapangan justru berbeda dengan data yang dilaporkan.

Dewan mendesak, agar pemprov ikut intervensi untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni tersebut. Seperti misalnya dengan melakukan MoU dengan kabupaten/kota. Nantinya pemprov bisa membantu 30 persen, pemerintah pusat 20 persen dan 50 perses sisanya menjadi kewenangan kabupaten/kota. ”Ini harus segera diselesaikan secepatnya. Karena rumah tidak layak huni menjadi indikator kemiskinan di Jateng,” tambah Ketua Pansus LKPJ, Sriyanto Saputro.

Sriyanto menambahkan, persoalan rumah tidak layak huni ini harus menjadi perhatian khusus. Pemprov tidak boleh mengandalkan dana sendiri mengingat jumlah untuk mengatasinya cukup besar. Ia meminta pemprov bergerak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. ”Harus semua pihak ikut, termasuk nanti bisa dari APBN dan terutama dengan kabupaten/kota. Jika tidak disengkuyung bareng, ini akan sulit mengatasinya,” tambahnya. (fth/ce1)