LKPJ Bupati 2014 Ditolak Dewan

157
PAPARAN LKPJ : Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Batang, Nasikhin, saat menyampaikan LKPJ Bupati tahun 2014 di gedung DPRD Kabupaten Batang, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PAPARAN LKPJ : Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Batang, Nasikhin, saat menyampaikan LKPJ Bupati tahun 2014 di gedung DPRD Kabupaten Batang, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PAPARAN LKPJ : Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Batang, Nasikhin, saat menyampaikan LKPJ Bupati tahun 2014 di gedung DPRD Kabupaten Batang, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang tahun 2014 di hadapan anggota DPRD Kabupaten Batang, Selasa (14/4) kemarin, ditolak. LKPJ disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batang dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyampaian Paparan LKPJ di aula DPRD Kabupaten Batang. Alasannya, dewan menilai LKPJ Bupati tahun 2014 tersebut, sulit untuk dievaluasi, karena semua kegiatan SKPD disampaikan secara global.

Rapat Pansus LKJP yang dihadiri lebih dari 90 persen anggota dewan tersebut, diawali dengan penyampaian materi LKPJ Bupati Batang oleh Sekda Pemkab Batang, Nasikhin. “Ada beberapa hal positif yang sudah kami tunjukkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng maupun pemerintah pusat. Di antaranya, laporan kinerja Pemerintah Batang mendapatkan ranking 4 se-Jateng. Ini menunjukkan adanya peningkatan,” ungkap Nasikhin.

Namun paparan Sekda tersebut, langsung disambut interupsi oleh Purwanto, anggota DPRD dari Fraksi PDIP. Menurutnya LKPJ Bupati 2014, sulit dipahami karena disampaikan secara global. Bukan secara detail dan terinci, sehingga anggota DPRD sulit mengevaluasi. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak menampilkan capaian hasil selama kegiatan maupun manfaat yang diperoleh masyarakat serta kendala yang dialami.

“Dalam buku LKPJ Bupati ini, hanya disampaikan secara global. Kami tidak menemukan target yang dicapai apa, kendala yang ditemukan seperti apa. Ini berbeda dengan yang kami temukan di lapangan. LKPJ ini harus diperbaiki, agar kami bisa mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh SKPD. Hanya SKPD dari Dinas Kesehatan, yang terlapor dengan baik dan benar dan bisa kami evaluasi,” kata Purwanto.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN-PKS, Yuswanto. Menurutnya LKJP Bupati 2014, materinya sama persis alias copy paste dengan LKPJ Bupati tahun 2013. Padahal LKPJ Bupati tahun 2013 pernah ditolak dan dikembalikan lagi ke Bupati Yoyok.

“LKPJ Bupati 2014 ini, copy paste dari LKPJ tahun 2013. Karena isinya sama, hanya angkanya saja yang berubah. Apakah bupati sulit memperbaharui data terbaru dari LKPJ yang ada di Kabupaten Batang,” tanya Yuswanto kepada Sekda Batang, Nasikhin.

Yuswanto juga menyarankan, agar bupati sebelum membuat LKJP yang akan disampaikan ke DPRD, belajar dahulu kepada pemerintah daerah (Pemda) terdekat, seperti Kabupaten Pekalongan atau Kota Pekalongan.

“LKPJ Bupati 2014 ini, tolong diperbaiki dahulu. Belajarlah dari LKPJ Pemkab Pekalongan atau Kota Pekalongan. LKPJ-nya lebih baik dari Pemkab Batang ini,” saran Yuswanto.

Sementara itu, Sekda Nasikhin menandaskan bahwa LKPJ Bupati 2014, yang berisi ribuan kegiatan SKPD telah dirangkum secara sistematis. Sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Namun demikian, jika pihak DPRD menghendaki adanya perbaikan, seperti laporan kegiatan SKPD milik Dinas Kesehatan akan segera dilakukan perbaikan.

“Kami kesulitan mengakses data dari Badan Statistik Nasional (BPS), sehingga memang ada beberapa data yang tidak up to date, seperti yang dikehendaki dewan,” tandas Nasikhin usai penyampaian paparan LKPJ Bupati tahun 2014. (thd/ida)