PERESMIAN: Bupati Kendal Widya Kandi Susanti saat meresmikan Kantor Kepala Desa Mororejo, Kaliwungu, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS-RADAR SEMARANG)
PERESMIAN: Bupati Kendal Widya Kandi Susanti saat meresmikan Kantor Kepala Desa Mororejo, Kaliwungu, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS-RADAR SEMARANG)
PERESMIAN: Bupati Kendal Widya Kandi Susanti saat meresmikan Kantor Kepala Desa Mororejo, Kaliwungu, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS-RADAR SEMARANG)

KENDAL – Bupati Kendal Widya Kandi Susanti menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sebab, dari 266 kepala desa menyatakan siap mengelola rumah tangganya sendiri. Penilaiannya itu didasari dengan perkembangan pembangunan usaha kecil menengah (UKM) dan industri rumah tangga yang ada di setiap desa dan pelatihan teknologi informasi.

”Selain itu, kami juga rutin memberikan pembinaan pengelolaan keuangan desa, sosialisasi serta penyuluhan tentang pengelolaan anggaran pemerintahan kepada kepala dan aparatur desa,” kata Bupati Widya Kandi Susanti kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Widya mengaku, pembinaan tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber APBN dan APBD ini dirasa sangat penting. Tujuannya, agar kepala desa memahami mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya. Sehingga pembangunan desa bisa maksimal, dan para aparat desa tidak ada yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

”Harapan kami dengan pembinaan ini, tidak ada yang coba-coba atau melakukan tindakan kecurangan menyelewengkan anggaran desa,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah mulai menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) soal pelaksanaan UU Desa. Sementara menunggu perbup disahkan, ia ingin semua kepala desa maupun aparatur desa memahami prinsip dasar pengelolaan anggaran di pemerintahan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Kendal, Subaedi, menambahkan, bimbingan teknis (bintek) yang dilaksanakannya untuk membantu pengelolaan keuangan desa. ”Kami juga akan melakukan pendampingan dan pengawasan dari kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk mengawal pelaksanaan anggaran desa ini,” katanya.

Dikatakan, dalam waktu dekat, 266 desa akan mendapatkaan bantuan keuangan dari Pemprov Jateng. Bantuan dibagi ke dalam dua klasifikasi. Yakni, untuk Desa Pemula sebanyak 119 desa, masing-masing desa menerima bantuan sebesar Rp 50 juta. Sedangkan Desa Prakarsa ada 147 desa, masing-masing mendapat bantuan Rp 40 juta.

Pelaksanaan kegiatan bantuan, kata dia, dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama masyarakat mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Selain itu, lanjutnya, kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan secara swakelola, dan tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

”Semua kegiatan harus dilaksanakan secara bersama oleh masyarakat desa itu sendiri. Sehingga semua dana dan penggunaannya diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.

Sampai saat ini, katanya, dana bantuan desa sudah Rp 93 miliar yang siap dicairkan. ”Uang tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing desa. Jadi sama sekali tidak ada campur tangan dari pemerintah setempat,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kendal, Tavip Purnomo, mengatakan, dana Banprov diberikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuannya, agar tidak salah kelola dan mampu menggunakan dan bantuan untuk pembangunan desa yang bermanfaat. (bud/adv/fth/ce1)