MENOLAK EKSPLOITASI AIR : Sejumlah warga Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumber Mata Air Gunung Muria Kudus saat berdemo menolak eksploitasi air di Gubernuran, kemarin. (ADITYO DWI/Jawa Pos RADAR SEMARANG)
MENOLAK EKSPLOITASI AIR : Sejumlah warga Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumber Mata Air Gunung Muria Kudus saat berdemo menolak eksploitasi air di Gubernuran, kemarin. (ADITYO DWI/Jawa Pos RADAR SEMARANG)
MENOLAK EKSPLOITASI AIR : Sejumlah warga Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumber Mata Air Gunung Muria Kudus saat berdemo menolak eksploitasi air di Gubernuran, kemarin. (ADITYO DWI/Jawa Pos RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Belasan warga Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumber Mata Air Gunung Muria Kudus, Senin (13/4) mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang. Di depan gerbang Kantor Gubernur, mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak eksploitasi mata air Gunung Muria yang telah dilakukan oleh sejumlah oknum untuk kepentingan komersial.

”Kami sangat prihatin karena eksploitasi sumber air dari pegunungan Muria sudah semakin tidak terkendali. Sebagai dampaknya, irigasi pertanian menjadi terganggu dan sumber air bersih menjadi berkurang,” ungkap Kordinator Aksi Achmad Fikri dalam orasinya.

Dibeberkan, setiap harinya sekurang-kurangnya ratusan ribu liter air dari Gunung Muria disedot untuk selanjutnya dijual sebagai air minum langsung atau bahan baku air minum isi ulang. Tercatat hampir setiap hari terdapat 50-60 truk tangki air dengan kapasitas 5.000-6.000 liter beroperasi di sana. ”Masing-masing truk dapat mengambil air 5-6 kali dalam 24 jam,” imbuh Fikri yang mengaku kegiatan tersebut telah berjalan sejak 1995.

Atas hal tersebut, lanjut Fikri, jumlah debit sejumlah mata air permukaan terus mengalami penurunan. Jika dahulu dapat mencapai 7,5 liter per detik, kini menjadi 5 liter per detik atau bahkan kurang dari jumlah tersebut. Jika tidak segera dikendalikan, dikhawatirkan para petani dalam 5-10 tahun mendatang akan terus mengalami kekurangan air. ”Bukannya menghalangi manusia menikmati pemberian Tuhan, akan tetapi air merupakan sumber kehidupan pokok sehingga dalam penggunaan harus ada pengaturan secara baik, jelas, dan tegas,” tandasnya.

Pernyataan tersebut diperkuat Sutikno, salah satu petani desa setempat. Menurutnya, banyak dari petani di desanya mengaku mengeluhkan hal yang sama. Jika sebelumnya mereka mendapatkan hasil panen tiga kali dalam setahun kini hanya cukup satu kali. Namun, mereka tidak berdaya dan tidak punya keberanian untuk mengungkapkan penderitaannya. ”Gara-gara air ini saya pernah masuk rutan (rumah tahanan) tiga kali karena dituduh melakukan pengerusakan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, banyak di antara para pelaku eksploitasi tersebut yang tidak memiliki izin. Ia mencatat hampir 63 titik yang semuanya ilegal. Menurutnya, selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tidak dapat melakukan tindakan apa pun. Oleh karenanya, ia berharap kepada gubernur sebagai wakil pemerintah untuk menata kembali pengambilan air sehingga kekhawatiran terjadi kekeringan tidak akan pernah ada. ”Kami mohon gubernur mencabut izin penggunaan air dari sumber permukaan lereng Gunung Muria untuk tujuan komersial. Selain itu, menolak seluruhnya atas pengajuan izin yang tengah diproses dan menindak mereka yang tidak memiliki izin atau memiliki izin palsu,” kata dia.

Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Jateng yang diwakili Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah menyatakan, pada dasarnya kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pihak yang mengeluarkan izin. ”Kendati demikian, Dinas PSDA akan membantu mengoordinasikan dengan Kementerian PU dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juwana (BPSDA Seluna) selaku pihak yang bertanggung jawab atas wilayah setempat,” ungkap Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan SDA Nomastuti Yunita Dewi.

Ditambahkannya, berdasarkan data yang dimiliki memang hanya tiga orang yang mendapatkan izin dari Kementerian PU untuk melakukan penyedotan air di wilayah setempat. Yaitu atas nama Sondi, Sugiyati dan Sulasih. Mereka mengajukan izin dalam jangka lima tahun mulai 2011 hingga 2016. ”Selebihnya tidak ada (izin). Dalam waktu dekat kami akan tinjau lokasi di sana,” pungkasnya sebelum menutup audiensi. (fai/ric/ce1)