Redam Potensi Konflik, Pilkades Digelar 2016

112

DEMAK – Kalangan DPRD Demak meminta Pemkab Demak untuk menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) pada 2016 mendatang. Tujuannya untuk menghindari potensi konflik di masyarakat sehingga semua pihak bisa lebih fokus pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sedianya dihelat 9 Desember 2015 mendatang.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Demak, Sanipan menegaskan, demi kondusifitas masyarakat dan daerah, pilkades lebih baik dilaksanakan usai pilkada. Kalau pilkades tetap digelar 2015 ini tidak ada jaminan suasana dimasyarakat akan tenteram. “Sebab, yang namanya pilkades itu masyarakat akan terpecah belah akibat aksi dukung mendukung calon masing-masing. Yang masih keluarga saja bisa bertengkar satu sama lain, apalagi orang lain,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, dampak pertengkaran akibat beda pilihan politik pun bertahun-tahun. “Saya sendiri sudah merasakan kondisi seperti itu. Jadi, pilkades jangan tahun ini karena bersamaan dengan pilkada,” tambahnya.

Senada disampaikan Sekretaris Fraksi PKS, Suhadi. Menurutnya, pilkades memang lebih baik digelar setelah pilkada. Dengan demikian, tidak ada gesekan diantara warga. “Saya sepaham dengan pendapat tersebut. Ini juga sesuai dengan aspirasi paguyuban kepala desa di wilayah Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Mereka sepakat agar pilkades dijalankan 2016 saja,”katanya.

Ia menambahkan, pilkades merupakan suhu pendek. Artinya, masyarakat yang beda pilihan itu mudah tersulut oleh persoalan sepele. Apalagi, jika calon kepala desa yang dijagokan kalah dalam pertarungan pilkades. Ketua Komisi A DPRD Demak, Sunari menegaskan, pilkades tidak mungkin dilaksanakan bersamaan dengan pilkada tahun ini.

Selain kondusifitas daerah, saat ini pun rancangan peraturan daerah (raperda) baru masuk DPRD dan belum masuk dalam pembahasan. Selain itu, anggaran pilkades pun sejauh ini juga belum ada atau belum dianggarkan. “Kita sekarang pun lagi menghadapi pilkada. Tahapan pilkada makin dekat. Karena itu, kita lebih baik fokus mempersiapkan pilkada. Sedangkan, pilkades digelar setelah pilkada saja,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Demak, Budi Ahmadi mengatakan, perda tentang pilkades baru diperkirakan baru akan selesai pada Juli nanti. Perda itu pun perlu persetujuan provinsi dan kementerian dalam negeri (Kemendagri). Selain itu, juga butuh peraturan bupati (perbup) sebagai penunjang perda tersebut. “Ini artinya, butuh waktu yang cukup lama untuk dilaksanakan. Padahal, pilkada sendiri sudah makin dekat. Kalau pilkades dijalankan Agustus, tentu sangat berdekatan dengan pilkada. Jadi, lebih baik demi kondusfitas daerah, pilkades dijalankan setelah pilkada saja,” katanya.

Dia juga berharap, dalam satu tahun ini tidak ada pemilihan-pemilihan yang berulang-ulang, termasuk pilkades tersebut. Kabag Pemerintahan Umum Setda Pemkab Demak, Edy Suntoro mengungkapkan, pihaknya telah berkonsultasi ke Kemendagri di Jakarta. Hasilnya, Pemkab Demak disarankan bahwa pilkades sebaiknya dilaksanakan setelah pilkada. “Kita sudah konsultasi ke Kemendagri. Lebih baik pilkades digelar setelah pilkada,” katanya.

Menurutnya, jika pilkades dilakukan menjelang pilkada dirasakan tidak nyaman serta kerepotan. Sebab, dalam waktu yang bersamaan ada tahapan pilkada. Apalagi, dari sisi anggaran juga tersedot untuk pilkada. “Sebelumnya kalau sesuai rencana pilkades itu bulan delapan (Agustus). Tapi, Kemendagri menyarankan sebaiknya pilkades setelah pilkada saja,” tambahnya. Dengan demikian, suasana dimasyarakat diharapkan lebih kondusif. (hib/fth)