Kemenag: Lebih Baik Tanya Kami

111

GAJAHMUNGKUR – Maraknya penipuan yang berkedok biro umrah dan haji membuat geram pihak Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jateng, Ahmadi saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang usai audiensi dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (13/4).

Dikatakan Ahmadi pihaknya hingga kini banyak menerima laporan dari masyarakat yang merasa menjadi korban biro umrah dan haji abal-abal. Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang biro-biro mana saja yang resmi.
”Sementara ini, hanya 8 biro umrah yang resmi tercatat di Kemenag Jateng. Kesemuanya merupakan biro yang awal berdirinya memang di Jateng. Sedangkan biro resmi yang berasal dari luar kota dan membuka cabang di Jateng, kini hanya 3 biro yang sudah tercatat di Kemenag Jateng,” kata Ahmadi.

Selain melakukan sosialisasi, pihaknya juga memberikan pembinaan kepada biro resmi yang tercatat di Kemenag Jateng. Menurutnya, banyaknya korban penipuan dari biro umrah dan haji abal-abal dikarenakan masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terkait biro resmi itu sendiri. ”Oleh sebab itu, kita juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam memilih biro. Lebih baik tanya kami. Kami selalu siap,” tuturnya.

Disebutkan Ahmadi, kuota haji untuk wilayah Jateng sebanyak 23.000 orang per tahunnya. Penambahan kuota belum dapat dilakukan jika belum ada keputusan dari pemerintah pusat.

Sementara itu menanggapi terkait banyaknya penipuan berkedok biro umrah dan haji abal-abal, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid mengatakan pihaknya masih fokus terhadap penetapan biaya haji, undang-undang haji dan umrah serta persiapan haji. ”Setelah semua selesai baru fokus terhadap penertiban biro-biro haji dan umrah. Memang, hingga kini pendaftar umrah setiap bulannya meningkat drastis. Jika dianalogikan, setiap bula setengah dari jumlah haji dalam setahun melakukan umrah. Hal tersebut sehingga muncul penipuan berkedok biro umrah dan haji,” kata Sodik.

Selain itu, Sodik juga mengatakan para ulama diperlukan untuk ikut menyosialisasikan pemahaman masyarakat bahwa kewajiban untuk menunaikan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. ”Para ulama kini sudah harus ikut berperan dalam hal ini. Sebab, diperlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji. Jadi, haji sekali dalam seumur hidup adalah hukumnya wajib.

Sementara, lanjutnya yang sudah berhaji hukumnya sunnah. Karena itu diharapkan jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ia mengakui untuk memberlakukan haji hanya sekali bagi seseorang dalam seumur hidup diperlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji. (ewb/zal/ce1)