Pemprov Janjikan Permudah SIPI

148
MASIH TRADISIONAL : Nelayan menggunakan alat tangkap tradisional saat mencari ikan. Aturan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diprotes keras oleh para nelayan. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
MASIH TRADISIONAL : Nelayan menggunakan alat tangkap tradisional saat mencari ikan. Aturan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diprotes keras oleh para nelayan. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
MASIH TRADISIONAL : Nelayan menggunakan alat tangkap tradisional saat mencari ikan. Aturan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diprotes keras oleh para nelayan. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyatakan akan segera memberikan kemudahan bagi nelayan untuk melakukan perpanjangan surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang telah habis masa berlakunya.

Hal ini sebagai tindak lanjut atas turunnya surat balasan yang dikirimkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait toleransi penggunaan kapal di bawah 30 GT yang menggunakan alat tangkap cantrang hingga September 2015 mendatang.

”Surat itu sedang kami kaji dan evaluasi. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mengeluarkan izin tersebut. Kasihan rakyat (nelayan) sudah lama tidak memiliki uang untuk hidup,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah Lalu M. Syafriadi.

Lalu menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dengan staf ahli Gubernur, PTSP, dan pihak terkait. Ia mengklaim untuk perpanjangan SIPI selanjutnya tidak ada masalah. Bahkan bila perlu langsung diperpanjang hingga tiga tahun. Sehingga para nelayan bisa melaut kembali dan dapat mengembalikan utang yang mereka tanggung.

”Pokoknya perekonomian mereka harus tetap jalan. Tidak benar jika ada anggapan bahwa surat dari Bu Menteri itu tidak efektif,” imbuhnya membantah apa yang dilontarkan kalangan dewan beberapa waktu lalu.

Disinggung terkait penggunaan alat tangkap lain pengganti cantrang, Lalu mengakui jika membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain biaya yang dikeluarkan nantinya cukup mahal, butuh waktu untuk melatih para nelayan untuk menggunakan alat tangkap jenis lain. ”Soalnya, selama ini yang paling produktif ya cantrang itu,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono mengatakan, surat yang diberikan Menteri Susi kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tertanggal 26 Maret 2015 itu hanya menjelaskan perihal pembolehan atas kapal yang memiliki ukuran di bawah 30 GT. Padahal, menurutnya, kapal di Jawa Tengah yang memiiki ukuran tersebut tidak lebih dari 5 persen. ”Ini sama saja menimbulkan kerugian bagi nelayan. Karena belum ada kepastian hukumnya,” ujar politisi PKS itu.

Ditambahkan, jika kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa aturan tersebut berlaku efektif pada bulan September 2015 mendatang, menurutnya hal itu tidaklah benar. Sebab, per tanggal 9 Januari 2015 sebenarnya telah berlaku. Para nelayan yang kebetulan surat izin penangkapan ikan (SIPI)-nya habis tidak bisa lagi untuk memperpanjang.

Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah untuk menambah batas toleransi untuk penggantian alat tangkap lain yang sama efektifnya dengan alat tangkap cantrang. Menurut dia, satu tahun tidaklah cukup karena keuntungan yang didapat para nelayan selama ini tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. ”Belum lagi untuk membayar angsuran mereka,” tandas laki-laki yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) ini. (fai/ric/ce1)