Hartuti Didakwa 2 Pasal

124

MANYARAN – Mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Dra Hartuti, terdakwa kasus dugaan korupsi kredit fiktif Bank Jateng tahun 2011 akan kembali menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (16/4) mendatang.

Terdakwa, Hartuti didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jateng dengan dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider melanggar Pasal 3 UU yang sama.

Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang, Heru Sungkowo mengatakan, berkas perkara terdakwa terdaftar dalam nomor 44/ Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Smg. ”Terdakwa telah disidang Rabu (8/4) lalu dengan agenda dakwaan,” kata Heru.

Heru menyebutkan, perkara terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor oleh JPU Kejati Jateng pada 26 Maret lalu. ”Atas perkaranya ditunjuk selaku majelis hakim Andi Astara SH MH selaku ketua didampingi Suprapti SH MH dan Sinintha Y Sibarani SH MH, hakim anggota,” sebutnya.

Seperti diketahui, Hartuti ditetapkan tersangka Oktober 2014 dan ditahan Januari 2015. Kasus korupsi di Bank Jateng terjadi pada bank konvensional dan syariah pada 2011 silam. Terdakwa memalsukan dokumen dan seolah-olah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tidak ada kewenangan padanya, karena pengajuan kredit dibuat fiktif.

Terdakwa diketahui turut menandatangani SPMK fiktif yang diajukan Yanuelva Etliana (terpidana kasus terkait dan ditetapkan buron). Selain melibatkan Yanuelva, korupsi diketahui melibatkan mantan analisis kredit, Narto (sudah dipidana).

Dalam pengajuannya, diketahui terdapat 24 SPP dan 24 SPMK. Sejumlah instansi diketahui dicatut namanya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru) dan Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Semarang dan BPPT sendiri.

Atas pengajuan itu, Bank Jateng Semarang akhirnya mengucurkan kredit. Pada bank konvensional sebesar Rp 14,35 miliar dan syariah Rp 29,5 miliar. Atas kredit itu, belakangan diketahui macet. Total kredit macet bank konvensional mencapai Rp 13,887 miliar dan syariah Rp 25,237 miliar. Kerugian negara atas kasus itu ditaksir mencapai Rp 39,11 miliar. Korupsi dilakukan dengan modus menjaminkan SPMK dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) fiktif. (bj/zal/ce1)