Suhantoro. (DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Suhantoro. (DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Suhantoro. (DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG)

STATUS kepegawaian Suhantoro (SH) di Pemkot Semarang bakal dicopot. Seiring dengan dua kasus yang menjerat Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kasda Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang ini.

Seperti diketahui Suhantoro telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus raibnya dana kas daerah Kota Semarang sebesar Rp 22,7 miliar dan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Semarang sebesar Rp 2 miliar.

Pemkot melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menunggu keputusan hukum yang bersifat tetap sebelum memberikan sanksi pemecatan.

”Sampai saat ini statusnya masih menjadi PNS di Pemkot Semarang. Jika belum ada putusan tetap ia bersalah, maka ia masih berstatus PNS. Tapi tentu ada sanksi jika nanti terbukti bersalah sesuai putusan pengadilan,” terang Kepala BKD Bambang Sukono, kemarin (10/4).

Hingga kini, pihaknya memang belum memberikan sanksi secara resmi kepada yang bersangkutan. Tapi Bambang Sukono tidak menampik, bahwa nantinya Suhantoro akan dikenai sanksi berat, bahkan bisa sampai pemecatan jika terbukti bersalah oleh pengadilan.

”Namun jika ternyata tidak terbukti, bisa saja jabatan yang bersangkutan dikembalikan seperti semula, begitu pula hak-hak lain. Semua tergantung pada hasil putusan pengadilan. Kami masih menghormati hak beliau sebagai PNS dan memberlakukan asas praduga tak bersalah. Toh sebelum ada putusan inkracht, dia belum bisa dinyatakan bersalah,” tandasnya.

Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Pelaksana Tugas Harian (Plh) untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Suhantoro selama ditahan. Diperkirakan, jabatan Plh Kepala UPTD Kasda akan diisi pekan depan. ”Meski demikian, Suhantoro masih akan menerima haknya sebagai PNS. Hak gaji bulanan hanya akan diterimakan separonya saja,” paparnya.

Bambang menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya menekan kasus hukum yang melibatkan PNS di lingkungan Pemkot Semarang. Baik melalui pembinaan maupun imbauan agar menjaga profesionalitas kerja di setiap kesempatan. ”Tentu kami berharap rekan-rekan PNS yang lain tidak terlibat kasus serupa ataupun kasus baru yang justru merugikan karir maupun keuangan Pemkot Semarang,” imbuhnya.

Terpisah, Juru Bicara KONI Kota Semarang, Slamet Budi Utomo mengatakan, pihaknya langsung mengadakan rapat internal antar pengurus, menyikapi dua pengurusnya yang ditahan atas tersangka hibah KONI. Namun dalam rapat yang digelar kemarin, KONI belum bisa mengambil keputusan pencopotan dua pengurusnya. ”Hari ini (Jumat, Red) seharusnya rapat dengan agenda tersebut, apakah keduanya tetap dipengurus atau dicopot jabatanya, selain itu ada agenda Musorkot sudah disepakati 25 April 2015 di Balai Kota Semarang,” kata Slamet melalui saluran handphone-nya, Jumat (10/4).

Sementara untuk kepastian jabatan dua anggotanya, Slamet belum bisa memberi jawaban apakah akan dicopot atau masih di kepengurusan. ”Rapat hari ini (Jumat, Red) untuk poin tersebut belum bisa diputuskan, karena ketum belum bisa hadir, ada kepentingan lain. Rapatnya dilanjutkan Minggu besok Mas,” ujar Slamet.

Kepala Kejari Semarang, DR Asep Nana Mulyana melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus), Sutrisno Margi Utomo mengatakan, sebelum penahanan, dua tersangka, Djody Aryo Setiawan dan Suhantoro sudah dipanggil secara resmi dari tim penyidik, namun keduanya kurang proaktif dan tidak tepat waktu.

”Proses tetap dijalankan sampai ke pelimpahan persidangan, bila kerugian negara sudah dikembalikan penuh upaya penahan juga bisa dipertimbangkan, selain itu perlunya proaktif ketika diminta hadir dalam pemeriksaan,” ungkapnya. (bj/zal/ce1)