SETELAH melakukan penyidikan sejak 20 Maret 2015 lalu, penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang akhirnya resmi menetapkan dua tersangka kasus raibnya deposito uang kas daerah (kasda) Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar (tepatnya Rp 22,7 miliar) di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang.

Keduanya selama ini sudah kerap disebut media bakal menjadi tersangka kasus yang menghebohkan dunia perbankan ini. Yakni, wanita cantik mantan bankir Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kas Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, Suhantoro (SH).

DAK ditetapkan tersangka berdasarkan laporan polisi perkara korupsi uang Kasda Pemerintah Kota Semarang bernomor LP/A/63/Jtg/Restabes tanggal 20 Maret 2015 dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sp.Sidik/111/III/2015/Reskrim, 20 Maret 2015.

Sedangkan Suhantoro sendiri saat ini juga berstatus tersangka kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Kota Semarang yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. Bahkan kemarin (9/4), Suhantoro resmi ditahan di Lapas Kedungpane.

Ia ditetapkan tersangka oleh penyidik Polrestabes Semarang berdasarkan laporan korupsi gratifikasi nomor LP/A/64/III/Jtg/Restabes tanggal 20 Maret 2015 dan Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/112/III/2015/Reskrim, tanggal 20 Maret 2015.

”Kami telah menetapkan dua tersangka sejak hari ini (Kamis, 9 April 2015),” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono saat gelar perkara di Mapolrestabes Semarang, Kamis (9/4).

Dijelaskan Djihartono, penetapan kedua tersangka berdasarkan rekomendasi gelar perkara internal yang dilaksanakan pada 8 April 2015 di ruang penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Semarang.

”Ini progres perkembangan setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik telah yakin, sedikitnya ada dua alat bukti yang cukup, pemeriksaan saksi-saksi dan sejumlah petunjuk, sehingga keduanya ditetapkan tersangka,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Untuk tersangka DAK, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi, masing-masing; 10 pejabat pemkot, pihak BTPN sebanyak 5 orang, dan 5 orang saksi dari pihak lain.

Barang bukti yang disita adalah bilyet deposito berjangka nomor DG 199515 tanggal 10 November 2014 senilai Rp 22.705.769.509, slip setoran tunai dari Kasda Kota Semarang kepada bank swasta dari tahun 2009 hingga 2014, slip setoran 2009 sampai 2011 dari BTPN, rekening koran 2008 sampai dengan 2014 dari pemkot dan rekening koran 2008 sampai 2014 dari BTPN, slip aplikasi pembukaan deposito, job description dan surat menyurat. Termasuk bukti transfer dari tersangka DAK kepada Suhantoro.

Djihartono mengaku juga telah melakukan analisis dan evaluasi bukti permulaan dari hasil penyidikan sementara guna menetapkan dua tersangka tersebut.

”Sedangkan perkara korupsi gratifikasi, kami melakukan pemeriksaan 3 saksi, masing-masing dua orang dari pihak BTPN, dan satu orang dari pihak lain. Barang bukti yang disita rekening koran dan slip setoran,” ungkapnya.

Dijelaskan, tersangka DAK disangkakan sejak 2008 sampai 2014 di ruang Kasda Kota Semarang Jalan Pemuda No 148 Semarang, telah melakukan perbuatan secara berkelanjutan untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain. ”Ia juga disangka melawan hukum dengan menyalahgunakan jabatan,” katanya.

Modus dalam perkara korupsi ini, tersangka DAK melakukan pencatatan palsu terhadap dokumen perbankan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. ”Nilai kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh auditor BPK RI Perwakilan Jateng,” ujar Djihartono didampingi Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto.

Sedangkan tersangka Suhantoro dalam perkara korupsi gratifikasi ini telah menerima kurang lebih Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. ”Uang tersebut dikirimkan oleh tersangka DAK ke dua rekening atas nama tersangka SH,” katanya.

Suhantoro menerima uang tersebut setidaknya dalam kurun waktu 2014 melalui rekening Bank Mandiri Cabang Semarang Jalan Pemuda Semarang pada Oktober 2014 dan rekening BNI. ”Penyetornya adalah DAK, dengan maksud agar SH tidak melakukan perbuatan sebagaimana kewajibannya dalam jabatannya. Itu dilakukan dengan cara setoran tunai ke rekening dua bank tersebut,” imbuhnya.

Mengenai ke mana saja dana deposito Rp 22,7 miliar itu mengalir? Sugiarto mengaku masih terus melakukan pendalaman penyelidikan sebagai tahap berikutnya. ”Itu yang masih kami selidiki,” kata Djihartono.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto, menambahkan, pihaknya mengaku baru menemukan alat bukti melalui transaksi dalam waktu terdekat dan pejabat saat ini, yakni tersangka SH. ”Tidak menutup kemungkinan, pejabat lama akan kami periksa. Juga tidak menutup kemungkinan tersangka bertambah,” ujarnya.

Tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum bakal diancam pasal berlapis. Yakni pidana primer pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 2009 jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, jo pasal 64, 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 KUHP. Lebih subsider, pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 KUHP, atau pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 7 Tahun 1992 jo UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan jo pasal 64, 65 ayat (1) KUHP.

Untuk tersangka Suhantoro bakal diancam pasal 12 B ayat (1) jo pasal 5 ayat (2), UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 KUHP. ”Tindak lanjut rekomendasi gelar perkara, yakni melanjutkan pemeriksaan yang telah terjadwal, serta membuat rencana pemanggilan tersangka,” imbuh Sugiarto.

Terpisah, lawyer BTPN, Savitri Kusumawardhani kembali menegaskan bahwa setelah dilakukan audit investigasi independen secara internal, dana Rp 22 miliar yang diklaim oleh Pemkot Semarang disimpan di BTPN tersebut, tidak terdapat dalam pencatatan bank.

Selain itu, kata Savitri, terkait dokumen deposito dana tersebut yang dipegang oleh Pemkot Semarang, BTPN juga tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut.

”Guna menuntaskan kasus ini, BTPN telah melaporkan kasus tersebut kepada Polda Jateng pada Januari 2015. BTPN akan selalu tunduk dan patuh terhadap proses hukum yang berlaku. BTPN tidak pernah berkompromi dan menolerir adanya tindak kejahatan. Karena itu, BTPN akan bekerja sama dan mendukung penuh upaya dari penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas,” paparnya.

Dikatakan, sebagai bank nasional yang memiliki reputasi panjang di industri perbankan, BTPN selalu menjalankan standar prosedur operasi dengan prinsip kehati-hatian (prudent). ”Hal itu kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi keuangan yang berjalan di BTPN memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh nasabah kami. Kami juga sampaikan bahwa DAK sudah mengundurkan diri dari BTPN sejak Januari 2011,” paparnya didampingi Wulan Palupi, Corporate Communication PT BTPN Tbk.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengklaim tidak menemukan sertifikat deposito senilai Rp 22 miliar dalam kasus dugaan raibnya uang APBD Pemkot Semarang yang dititipkan ke BTPN.

Kepala OJK Regional 4 Wilayah Jawa Tengah dan DI Jogjakarta, Y Santoso Wibowo, mengakui telah mengecek ke BTPN Semarang yang menyimpulkan tidak ada penerbitan sertifikat Rp 22 miliar seperti yang diklaim Pemkot Semarang.

Menurutnya, OJK secara intens memantau pergerakan transaksi layanan transfer antarbank atau real time gross settlement (RTGS). Dari pantauan tersebut, pihaknya mengakui bahwa BTPN menerbitkan sertifikat deposito dengan nominal bermacam-macam antara lain Rp 10 miliar, Rp 5 miliar, Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar yang ditransfer ke rekening lain dengan profile Pemkot Semarang. Namun demikian, Santoso tidak menyebutkan secara rinci transfer ke bank lainnya.

”Saya tegaskan, BTPN tidak pernah mengeluarkan sertifikat deposito Rp 22 miliar. Kalau BTPN mengeluarkan sertifikat seperti yang saya sebutkan tadi memang iya,” papar Santoso belum lama ini. (amu/aro/ce1)