ILEGAL: Kios pedagang kaki lima (PKL) hingga saat ini masih berdiri di sepanjang Jalan Tlogosari Raya. Pedagang masih enggan pindah lantaran tempat relokasi yang disediakan oleh Dinas Pasar Kota Semarang dinilai tidak representatif. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
ILEGAL: Kios pedagang kaki lima (PKL) hingga saat ini masih berdiri di sepanjang Jalan Tlogosari Raya. Pedagang masih enggan pindah lantaran tempat relokasi yang disediakan oleh Dinas Pasar Kota Semarang dinilai tidak representatif. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
ILEGAL: Kios pedagang kaki lima (PKL) hingga saat ini masih berdiri di sepanjang Jalan Tlogosari Raya. Pedagang masih enggan pindah lantaran tempat relokasi yang disediakan oleh Dinas Pasar Kota Semarang dinilai tidak representatif. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

TLOGOSARI – Pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di Jalan Tlogosari Raya memberi sinyal penolakan relokasi ke kawasan Taman Suryokusumo. Tempat relokasi dianggap kurang representatif.

Diketahui, Pemkot Semarang merelokasi para PKL Tlogosari tersebut, karena Jalan Tlogosari Raya akan diperbaiki. Keberadaan PKL juga dianggap ilegal karena menempati kawasan larangan. Dengan relokasi tersebut, pemkot melalui Dinas Pasar akan memberikan jaminan legalitas atau payung hukum.

Wakil Ketua Paguyuban PKL Tlogosari Iswandi menilai tempat relokasi bisa mematikan usaha pedagang. Selain kases jalan yang sepi, lokasi tersebut jauh dari aktivitas warga. PKL pun menganggap lokasi tersebut tidak layak.

”Apa ya mungkin, para PKL dipindah di tempat yang akses jalannya mati. Orang yang melintas saja tidak ada. Sama saja memakamkan para PKL di tempat kuburan,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis, (9/4) kemarin. Pihaknya berharap pemkot bisa memberikan tempat alternatif untuk pedagang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Trijoto Sardjoko mengatakan sosialisasi terus dilakukan dengan tindakan persuasif. Menurutnya, pemindahan PKL yang ditata pemerintah akan memberikan kepastian hukum, mereka akan lebih nyaman dan tidak dikejar-kejar petugas. Sebab lokasi tersebut merupakan tempat larangan.

”Pemerintah menata PKL tujuannya juga memberikan payung hukum dan memberikan kenyamanan daripada di tempat larangan dan mengganggu lalu lintas serta mengganggu sarana dan prasarana lainnya. Kami berharap para PKL bisa diatur yang juga untuk kebaikan mereka mendapat payung hukum dan bisa lebih nyaman, tidak mengganggu kepentingan umum,” pungkasnya. (mha/zal/ce1)