Tak Ada Anggaran Bagi Atlet

192

SEMARANG – Kalangan DPRD Jateng menyayangkan masih belum adanya aturan yang jelas terkait dengan dana operasional olahraga di Jateng. Akibatnya, pembinaan menjadi tidak maksimal, karena pemprov terkesan tidak memberikan penghargaan pada atlet olaharaga. Padahal, sektor olahraga di Jateng sangat potensial dan banyak atlet yang berkualitas lahir di Jateng.

Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yoyok Sukawijaya mengatakan, selama ini perhatian Pemprov Jateng dalam bidang olahraga tidak ada. Mulai tidak adanya penghargaan terhadap atlet berprestasi, tidak adanya anggaran jelas untuk olahraga sampai tidak adanya arah prestasi dari pemprov. ”Selama ini tidak ada payung hukum terkait dengan anggaran olahraga. Ini kan menyedihkan, padahal olahraga di Jateng bagus,” katanya, kemarin.

Yoyok menambahkan, minimnya perhatian ini membuat atlet tidak begitu maksimal. Misalnya, ketika atlet mendapatkan emas, ternyata dari pemerintah tidak ada bonus yang diberikan. Tidak mengherankan, ketika ada sejumlah atlet di Jateng yang lari atau diambil dari provinsi lain. Sebab, Jateng sendiri mau mempertahankan tidak mudah, mengingat tidak adanya jaminan bagi atlet. ”Ini sebenarnya yang harus diatasi. Makanya kami di Komisi E sedang menyelesaikan raperda tentang keolahragaan,” imbuhnya.

Raperda itu nantinya untuk menyejahterakan dan membentengi atlet di Jateng. Mulai dari perlindungan para atlet, memberikan motivasi atlet dan melindungi para atlet agar tidak keluar dari Jateng. Sebab, diakui atau tidak atlet Jateng saat ini masih belum mendapatkan perhatian secara penuh. ”Dengan raperda ini jadi ada payung hukum jelas. Jadi nanti baik eksekutif, KONI dan lainnya bisa memiliki payung hukum untuk mengambil kebijakan untuk atlet,” tambahnya.

Politisi Demokrat ini menambahkan, tidak adanya payung hukum olahraga membuat pemprov bisa mengabaikan bidang olahraga. Bahkan menjelang PON, saja, Pemprov Jateng tidak ada yang membicarakan target untuk alter di Jateng. Padahal olahraga itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi daerah dan masyarakat. ”Jatim dan Jabar sudah memiliki payung hukum yang jelas, jadi anggaran olahraga pasti. Kalau di Jateng tidak ada anggaran pasti. Istilahnya untuk anggaran olahraga ya nek kelingan saja,” tambahnya. (fth/zal/ce1)