Abdu Hafidz. (DOK)
Abdu Hafidz. (DOK)
Abdu Hafidz. (DOK)

SEMARANG – Pasca dilantik menjadi Bupati Rembang definitif, Abdul Hafidz menyatakan akan langsung menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah. Tugas utama yang harus dilakukan yakni penyelesaian Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang yang hingga kini belum mendapatkan izin operasional.

”Kami masih mengajukan rencana izin induk pelabuhan. Selanjutnya akan diikuti izin operasional. Semoga saja bisa segera rampung karena kewenangannya nanti ada pada gubernur,” kata Hafidz kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Hafidz mengakui, pelabuhan tersebut memang telah beroperasi sejak lama. Hanya saja ia menyatakan tidak mengetahui ke mana larinya dana retribusi yang masuk. Sebab, Pemerintah Kabupaten Rembang belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal retribusi tersebut. ”Justru Pemkab akan menyalahi aturan jika menarik restribusi itu,” imbuhnya.

Setelah terus didesak wartawan, Hafidz akhirnya mengakui jika retribusi pelabuhan Rembang ditarik pihak investor secara internal. Investor yang melakukan reklamasi pelabuhan Rembang. Atas hal itu, ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kebijakan gubernur. ”Saat ini, gubernur sedang membentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.

Ketua DPRD Rembang Majid Kamil MZ, saat dikonfirmasi mengatakan, setelah ditetapkan menjadi Bupati Rembang, DPRD berharap Abdul Hafidz bisa segera mengambil kebijakan riil terkait dengan pelabuhan ilegal Rembang. ”Pelabuhan Rembang banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena belum memiliki izin. Kami berharap segera ada kebijakan dari bupati untuk menutupnya sampai ada izin operasional,” katanya.

Majid menambahkan, DPRD Rembang telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyikapi pelabuhan Rembang ini. Melalui Pansus tersebut diharapkan akan ada sikap dewan terkait dengan pelabuhan Rembang. ”Bahkan kalau perlu langkah berikutnya akan digulirkan hak angket dewan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kewenangan tetap pada bupati. Ia meminta yang bersangkutan segera mengurus izin operasional. ”Kalau tidak ada izinnya, jangan (beroperasi) dulu. Biar sesuai aturan. Kalau tidak segera diurus, bagaimana mau diberi izin,” katanya. (fai/fth/ce1)