SALATIGA—Penyerapan anggaran APBD 2015 oleh Pemkot Salatiga dinilai lambat. Khususnya anggaran belanja publik. Terbukti, hingga saat ini anggaran belanja baru terserap 3 persen yaitu, Rp 11 miliar dari dana sebesar Rp 407 miliar.

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, M Faturrahman menjelaskan bahwa penggunaan dana APDB 2015 sebagian besar untuk membiayai kegiatan rutin seperti belanja pegawai, pembelian alat tulis kantor (ATK), pembayaran rekening listrik dan telepon. Adapun anggaran untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sarana infrastruktur baru terserap 3 persen.

“Kami menilai, lambatnya penyerapan anggaran ini lantaran ada ketakutan menggunakan dana APBD. Hal itu sangat kami sayangkan. Jika itu terus terjadi, akan terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun anggaran,” katanya, Rabu (8/4) kemarin.

Ditambahkan, lambatnya penyerapan dana APBD mencerminkan kinerja eksekutif kurang optimal. Perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan dalam APBD 2015 tidak berjalan dengan baik. Dirinya khawatir, jika perencanaan tidak segera dilaksanakan, tahun depan anggaran akan terus membengkak. Karena terpengaruh oleh kenaikan harga.

“Ini harus dibenahi. Eksekutif harus menggenjot kinerja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) agar bekerja dengan baik dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi serta tahapan perencanaan,” tandasnya.

Menurutnya, buruknya penyerapan anggaran ini terjadi setiap tahun. Membuat pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tidak maksimal. Padahal, legislatif sudah sejak awal mendorong eksekutif untuk bekerja dengan baik. Itu diwujudkan dalam penetapan APBD yang tepat waktu. Namun, pada kenyataannya, eksekutif tidak bisa bekerja dengan baik. “Tapi kami akan terus melakukan koordinasi dengan eksekutif, agar penyerapan APBD bisa terserap sesuai dengan perencanaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Salatiga Yuliyanto menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam APBD 2015. Bahkan, tahun anggaran ini telah melakukan terobosan untuk percepatan pembangunan fisik.
“Setidaknya ada 24 kegiatan pekerjaan fisik yang menjadi skala prioritas pembangunan dengan nilai total Rp 71 miliar. Proyek itu ditangani BKD, Cipkataru dan Disdikpora. Ditargetkan, pada akhir April nanti, proyek tersebut sudah dilelang sehingga Mei sudah bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (abd/ida)