SEMARANG – Polemik larangan penggunaan cantrang yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, tampaknya akan sedikit mereda. Hal ini setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima surat balasan yang dikirimkan beberapa waktu lalu. Dalam surat tersebut, Menteri Susi menyatakan membolehkan penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan di Jawa Tengah dengan aturan tertentu.

Ganjar menjelaskan, pada surat itu disebutkan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di wilayah provinsi Jawa tengah hendaknya dilakukan dengan catatan hanya digunakan pada kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 GT. Selain itu, alat tangkap cantrang tersebut dimiliki orang domisili Jawa Tengah dan tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing. ”Aturan lainnya, kapal hanya dioperasikan pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 12 mil, dengan ukuran selektivitas dan kapasitas alat penangkapan ikan cantrang minimal 2 inci dan tali ris atas minimal 60 meter,” katanya, kemarin.

Ganjar menyebut, surat balasan dari Menteri Susi itu sudah ditunggu lama. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengelola. Khususnya untuk kapal di bawah 30 GT. Jika harus diterbitkan peraturan gubernur (pergub) pihaknya akan menerbitkan. ”Tapi ini belum selesai. Pemilik kapal lebih dari 30 GT masih nggresula. Karenanya kami masih meminta pemerintah untuk melakukan uji petik apakah cantrang merusak lingkungan atau tidak,” imbuhnya.

Ia menambahkan, larangan cantrang sebenarnya sudah berlangsung sejak 2005 lalu. Minimnya sosialisasi membuat para nelayan tidak mengerti aturan itu. Akibatnya, begitu Permen Nomor 02/PERMEN-KP/2015 keluar, nelayan menjadi kaget. Menurutnya, sebelum permen itu turun perlu adanya pendekatan kultural, sosiologis, dan ada masa transisi untuk mengatasi kondisi tersebut. ”Kalau nantinya mesti mengganti alat, ada solusi apakah nantinya alat yang sudah digunakan dibeli dan ditukar dengan yang baru, atau diganti. Jangan sampai nelayan merugi,” terangnya.

Ganjar juga mengaku telah meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pendataan jumlah kapal, kapasitas GT, kepemilikan agen, dan sebagainya. Sehingga diperoleh database kapal nelayan di Jawa Tengah. ”Dengan data tersebut akan mempermudah pemerintah dalam membuat kebijakan maupun mendistribusikan bantuan,” pungkasnya. (fai/fth/ce1)