MEMANAS: Petugas satpol PP saat bernegosiasi dengan warga Kampung Reformasi Bongsari. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MEMANAS: Petugas satpol PP saat bernegosiasi dengan warga Kampung Reformasi Bongsari. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MEMANAS: Petugas satpol PP saat bernegosiasi dengan warga Kampung Reformasi Bongsari. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BONGSARI – Rencana aparat Satpol PP Kota Semarang membongkar 34 bangunan rumah di Kampung Reformasi, Kelurahan Kumudaskoro Tengah Kav 80-81, Kelurahan Bongsari, Semarang Barat, gagal dilakukan. Pasalnya, penghuni kampung tersebut nekat melakukan penghadangan petugas yang akan melakukan eksekusi.

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang di lapangan, tampak ratusan petugas gabungan Satpol PP Kota Semarang, TNI, dan polisi dihadang warga Kampung Reformasi. Terlihat sebuah alat berat jenis beghu telah disiapkan petugas untuk melakukan pembongkaran. Ketegangan terjadi saat negosiasi petugas dengan warga. Para warga berkali-kali meneriakkan penolakan dilakukan pembongkaran rumah yang mereka huni.

”Ini sengketa lahan antara warga dan PT Wijati Aji. Warga akan mempertahankan bangunan sampai titik darah penghabisan,” teriak kuasa hukum warga, Aris Septiono, di tengah kerumunan warga dan petugas, Rabu (8/4).

Aris juga mengancam akan melaporkan satpol PP ke Pansus DPRD dan Gubernur Jateng. ”Siapa pun yang berani merusak bangunan, akan kami laporkan ke kepolisian,” ancamnya.

Proses penggusuran yang berjalan panas tersebut berhasil diredam setelah dilakukan proses mediasi antara satpol PP dengan warga Bongsari yang diwakili kuasa hukumnya, Aris Septiono. Saat itu, Aris mengajukan persyaratan damai.

Kabid Trantibunmas Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, mengatakan, dalam proses penggusuran kali ini, warga meminta mediasi terlebih dahulu dengan beberapa tuntutan. ”Sengketa ini sudah berlangsung cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Kami masih menghargai iktikad warga dengan membuka kesempatan mediasi. Di mana satpol PP hanya menegakkan Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ungkapnya.

Dia mengatakan, pertemuan antara kuasa hukum dan perwakilan warga dengan satpol PP diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, warga mengakui tanah yang ditempatinya masih sengeketa. Kedua, warga meminta peluang mediasi dengan pemilik lahan. Sedangkan yang ketiga warga meminta untuk menunggu keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap.

Kuasa hukum warga, Aris Septiono, dengan tegas menolak penggusuran dengan alasan bertentangan dengan hukum. Pihaknya meminta satpol PP tidak melakukan penggusuran berdasarkan permintaan dari orang per orang. Pihaknya akan mengadukan permasalahan tersebut ke DPRD dan pemkot jika permasalahannya tidak diselesaikan lewat jalur hukum.

”Kalau memang konteksnya program penegakan perda, atas tidak adanya IMB, pertanyaan saya simpel, kenapa hanya di lokasi ini? Coba cek saja di Kota Semarang, berapa bangunan yang tidak memiliki IMB? Ini jelas ada sesuatu, karena penggusuran di sini hanya karena permintaan atau aduan PT Wijati Aji,” ungkapnya.

Seorang warga Kampung Reformasi, Said Ibnu Mashudi, berharap, sengketa tanah tersebut bisa dituntaskan melalui proses hukum yang berlaku. Menurut pengakuannya, tanah tersebut sudah ditempati warga sejak era reformasi pada 1997 hingga sekarang. Bahkan, ia sudah membangun rumahnya secara permanen selama 18 tahun.

”Kita tahu aturan hukum, kita sadar hukum, jadi tidak perlu diusir. Kalau sudah ditetapkan secara hukum, kita akan keluar dengan suka rela,” ungkapnya.

Diakuinya, selama lebih dari 18 tahun menempati kampung itu, warga tidak mengetahui pemilik lahan tersebut dan Pemkot Semarang juga tidak melakukan penertiban hingga berkembang menjadi permukiman warga seperti sekarang. Saat ini, kata dia, ada sekitar 44 KK di lokasi tersebut, dan secara administratif masuk RT 8 RW 8 Kelurahan Bongsari karena tidak boleh membentuk RT sendiri.

”Namun pihak PT Wijati Aji mengklaim tanah ini, tapi tidak bisa menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan. Sebelumnya telah ada sekitar 16 KK yang menandatangani persetujuan pindah dengan dana tali asih sebesar Rp 7 juta per KK. Akan tetapi, sebagian besar warga memutuskan tetap bertahan di tanah ini,” katanya. (mha/aro/ce1)