Penyerahan DAK2 dan DP4 Satu Pintu

138

SEMARANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat akan segera menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Jika pada aturan sebelumnya diserahkan kepada gubernur kemudian diteruskan kepada bupati/wali kota, kali ini penyerahan diserahkan satu pintu melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian dilanjutkan ke KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota.

”Melalui sistem satu pintu ini diharapkan meminimalisir perbedaan data akibat permainan oknum,” ungkap Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pendaftaran Penduduk Angkatan I di Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Senin (6/4) malam.

Irman menjelaskan, DAK2 diperlukan oleh KPU untuk menentukan jumlah dukungan calon perseorangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota serentak pada bulan Desember 2015, sebagaimana amanat Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. ”Mendagri menekankan bahwa yang bertanggung jawab secara formal menyelenggarakan pilkada serentak adalah KPU dengan jajarannya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,” imbuhnya.

Kendati demikian, lanjut Irman, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan dukungan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan kepada KPU beserta jajarannya untuk menjalin sinergitas dan hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

”KPU akan mengolah (menyinkronkan) DP4 dengan memperhatikan data pemilih hasil pemilihan umum terakhir, untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,” terang Irman menambahkan, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil juga memberikan bimbingan dan fasilitasi terhadap penyiapan DAK2 dan DP4.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada acara tersebut mengaku optimistis bahwa sistem penyerahan DAK2 dan DP4 langsung kepada KPU tersebut dapat mengurangi perbedaan data yang terjadi pada pemilihan sebelumnya. ”Terkait perbedaan data yang tidak valid dan akurat akan terkoreksi melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah ini,” katanya.

Namun demikian, lanjut Ganjar, KPU tetap memiliki kewenangan untuk pemutakhiran data tersebut, hingga dinilai siap sebagai basis data pilkada serentak. ”Rakernas Dukcapil ini, salah satunya untuk meyakinkan KPU bahwa pemerintah siap men-support melalui penyerahan DAK2 dan DP4,” tandasnya. (fai/zal/ce1)