TOLAK ISIS: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wantimpres KH Hasyim Muzadi membubuhkan tanda tangan di spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap kelompok radikal ISIS. (FOTO: ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOLAK ISIS: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wantimpres KH Hasyim Muzadi membubuhkan tanda tangan di spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap kelompok radikal ISIS. (FOTO: ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOLAK ISIS: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wantimpres KH Hasyim Muzadi membubuhkan tanda tangan di spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap kelompok radikal ISIS. (FOTO: ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sebagai upaya untuk menanggulangi berkembangnya kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia, pemerintah harus terus melakukan koordinasi dengan ulama. Dengan cara tersebut, munculnya terorisme dapat dicegah tidak hanya pada bagian hilir tetapi juga sampai tingkat hulu.

Hal itu diungkapkan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Sinergi Pencegahan dan Penanggulangan Pergerakan ISIS di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa (7/4).

Hasyim menjelaskan, upaya penanganan terorisme harus dilakukan kasus per kasus dan secara menyeluruh. Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah hanya di hilir saja. Padahal tujuan utama dari penanganan terorisme di Indonesia adalah zero terrorism sehingga harus melibatkan ulama yang mengetahui bagian hulu. ”Jadi tidak hanya membunuh teroris tetapi juga memberikan penjelasan bagaimana Islam yang benar,” imbuh mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.

Yang tak kalah penting, lanjut Hasyim, pemberantasan terorisme harus berdasarkan kepentingan bangsa dan agama sendiri. Bukan atas dasar perintah dari negara lain yang tentu memiliki kepentingan tersendiri. Ia menegaskan, jika memang benar kelompok tersebut membela Islam, mestinya yang diperangi bukan warga Islam. ”Saya tidak pernah mendengar ISIS berhadapan dengan Yahudi,” terang Hasyim mengaku heran.

Oleh karena itu, Hasyim mengimbau kepada umat Islam untuk tidak mudah terlibat konflik dengan umat Islam lainnya. Sebab, pada saat itu akan ada pihak lain yang berusaha menungganginya. ”Jangan sampai kita diaduk-aduk oleh mereka,” tandasnya seraya mengingatkan kembali bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ’alamin.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku telah menyiapkan langkah-langkah guna mencegah berkembangnya pergerakan ISIS di samping juga pencegahan terhadap isu komunisme, radikalisme, dan narkoba. ”Memang saat ini ISIS menjadi isu utamanya. Oleh karena itu, ulama dan umara (pemerintah, Red) harus bersatu,” ujarnya.

Ganjar mengaku telah mendapatkan informasi tentang sejumlah pengunjung yang secara intens mendatangi ke LP Nusakambangan untuk menemui narapidana yang berpaham ekstrem. Atas hal itu, ia telah menyampaikan kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. ”Faktanya 15-20 orang datang terus membesuk. Ini bahaya karena bisa menjadi seperti Multi Level Marketing,” tandasnya.

Terpisah, salah satu ulama terkemuka di Jawa Tengah Habib Muhammad Luthfi bin Yahya saat dimintai pendapatnya berharap pemerintah tidak hanya sekadar membuat wacana. Akan tetapi segera membuat solusi dan kembali membangkitkan rasa nasionalisme warganya sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini benar-benar kokoh dari segala rongrongan pihak luar. ”Kita rapatkan barisan. Nanti mereka juga takut dewe,” ujarnya.

Disinggung terkait solusi yang dimaksud, Habib Luthfi enggan menjelaskan karena itu menjadi tugas dan wewenang pemerintah. Kendati demikian, ia mengaku optimistis upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dapat dilakukan. ”Gampang saja, narapidana yang begitu (berpaham radikal, Red) jangan dibiarkan bebas ditiliki (dibesuk). Ngerti ngono (mengetahui demikian) kenapa masih dikasih izin?,” tandasnya.

Selain dihadiri oleh seluruh pimpinan tinggi Jawa Tengah, rakor pencegahan dan penanggulangan ISIS tersebut juga dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa tengah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan juga akademisi. Mereka juga menyempatkan menandatangani deklarasi penolakan ISIS di atas kain putih sepanjang 15 meter. (fai/zal/ce1)