SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempersilakan DPRD untuk memanggil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna menjelaskan tentang penertiban galian C. Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan untuk transparansi kebijakan.

Pernyataan itu diungkapkan Ganjar menanggapi komentar dewan yang menyatakan bahwa akibat diberlakukannya kebijakan tersebut maka sejumlah proyek pembangunan di Jateng terancam tidak bisa berjalan maksimal dan mengalami kemunduran. ”Kalau nanti terus saya legalkan galian C itu, tentu bisa remuk (hancur, Red) jadinya,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ganjar meminta ketika berbicara tentang penertiban galian C untuk tidak mengkaitkan dengan kekurangan bahan material bangunan. Sebab, nanti akan menjadi modus untuk melegalisasi galian C yang ilegal. ”Saya tidak terlalu yakin dengan hal tersebut (pembangunan terkendala),” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya telah membicarakan hal itu dengan dewan. Saat ditanya apakah kemudian galian C dilegalkan, mereka menyatakan tidak setuju. Oleh karenanya, ia akan tetap melanjutkan kebijakan tersebut. ”Saya sudah minta ESDM dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) untuk terus memantau. Silakan ajukan izin, nanti kita verifikasi,” tandasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 15 izin pertambangan galian C di daerah pantura barat dihentikan. Hal tersebut merupakan buntut dari mulai diberlakukannya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di mana izin pertambangan galian C yang awalnya di tangan pemerintah daerah ditarik pemerintah provinsi. Otomatis, perizinan ini akan semakin lama dan bakal lebih selektif.

Atas hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan, proyek infrastruktur di Pantura Barat terancam molor. Sebab, banyak galian C yang tidak bisa memperpanjang izin, karena lokasi lahan yang tidak bisa memenuhi syarat yakni minimal 5 hektare. ”Selain itu, ada 29 pengajuan izin yang belum dilanjutkan prosesnya,” katanya.

Hadi menambahkan, akibat diberlakukannya aturan itu, sejumlah proyek pembangunan di Jateng terancam tidak bisa berjalan maksimal. Ia mencontohkan megaproyek pembangunan tol Pejagan-Pemalang yang saat ini sudah mulai tahap cut and fill. ”Proyek sepanjang 57,5 kilometer yang akan menghabiskan dana sebesar Rp 4 triliun itu bisa terkendala karena masalah ketersediaan material dari galian C,” terang politisi PKS itu. (fai/ric/ce1)