Pemprov Tak Andalkan BBNKB

134
TEROBOSAN : Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng Hendri Santosa saat ikut melayani warga membayar pajak di arena Car Free Day (CFD) kawasan Simpanglima Semarang belum lama ini. (Jawa pos radar semarang files)
TEROBOSAN : Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng Hendri Santosa saat ikut melayani warga membayar pajak di arena Car Free Day (CFD) kawasan Simpanglima Semarang belum lama ini. (Jawa pos radar semarang files)
TEROBOSAN : Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng Hendri Santosa saat ikut melayani warga membayar pajak di arena Car Free Day (CFD) kawasan Simpanglima Semarang belum lama ini. (Jawa pos radar semarang files)

SEMARANG – Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lagi mengandalkan dari pajak daerah utamanya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pasalnya, dari BBNKB pada tahun 2014 Rp 3,532 triliun hanya terealisasi Rp 3,214 triliun atau hanya 91 persen.

Asisten Pemerintahan Setda Jateng Siswo Laksono menjelaskan, tidak tercapainya target tersebut disebabkan adanya kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) sehingga masyarakat cenderung membeli mobil murah. Selain itu, dipengaruhi pula menurunnya daya beli masyarakat karena merupakan tahun politik yakni digelarnya pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

”Melihat perkembangan selama periode Januari sampai dengan Maret 2015, tampaknya penjualan kendaraan bermotor masih stagnan dan cenderung turun. Karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong penerimaan dari sektor lain,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dari dulu pihaknya termasuk yang menolak kebijakan LCGC. Namun, karena kebijakan itu telah diputuskan sehingga mau tidak mau harus diterima. ”Sekarang optimalisasinya tentu tidak hanya dari situ (BBNKB, Red),” ujarnya.

Optimalisasi pendapatan yang bisa dilakukan, lanjut Ganjar, antara lain dari penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan aset, dan pajak daerah. Di bidang penyertaan modal, ia mengaku telah meminta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) agar lebih meningkatkan pendapatan dengan memperluas jaringan pelayanan. ”Sementara di bidang pemberdayaan aset daerah, saya akan betul-betul mendorong agar pendataannya berjalan dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.

Ganjar mengaku senang karena saat ini ada weekend services yang dilakukan di tempat-tempat keramaian sehingga orang membayar pajaknya menjadi lebih mudah. Ia menyatakan akan mengupayakan seluruh Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajarannya untuk melaksanakan zero pungli sehingga pelayanan yang diberikan makin hari makin baik. ”Memang sakit rasanya di awal karena setorannya tidak muncul. Tapi nanti akan menjadi biasa saja,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)