Pemeritah Tunggu Surat Resmi Kementerian

103

SEMARANG – Meski Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan pemerintah daerah sudah kembali diizinkan menggelar kegiatan di hotel, tapi beberapa dinas di Kota Semarang belum berani bergerak. Mereka masih menunggu surat resmi dari kementerian sebagai lampu hijau.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Semarang Masdiyana Safitri mengaku belum berani menelan berita itu mentah-mentah. “Memang sudah membaca berita dari beberapa media massa kalau pemerintah daerah sudah diizinkan menggelar meeting di hotel seperti dulu. Tapi kami masih menunggu izin remi secara tertulis dari kementerian. Apakah benar semua hotel atau ada syarat lainnya, semua belum jelas,” ungkapnya.

Secara pribadi, Masdiyana mengaku sangat gembira atas keputusan regulasi lunak ini. Sebagai salah satu penggerak pariwisata, dirinya berharap dunia perhotelan bisa kembali moncer seperti dulu. “Ketika ada larangan PNS meeting di hotel, dunia perhotelan sempat meredup. Saya yakin mereka gelisah, tapi tidak bisa berkutik karena kementerian sudah menggedok palu,” paparnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Semarang Dedy Sumardi menuturkan, meski goverment meeting sudah diperbolehkan digelar di hotel, tetap saja pesimistis jika MICE bisa berjaya seperti sedia kala. Setidaknya hingga akhir tahun ini. “Bugdeting dinas-dinas kan sudah dilakukan awal tahun kemarin. Artinya, sepanjang 2015, mereka tidak ada rencana untuk meeting di hotel. Meski ada, paling sifatnya spontanitas atau dadakan,” cetusnya. (amh/smu)